Rabu, 6 Mei 2026

Berita Internasional

Partai Republik dan Demokrat 'Berselisih', Pemerintah AS Shutdown, Trump Ancam PHK Massal

Partai Demokrat bersikeras mempertahankan tuntutan mereka agar subsidi kesehatan tetap didanai. 

Tayang:
Editor: Rustam Aji
dok. KONTAN/Gedung Putih via REUTERS 2021
DONALD TRUM - Presiden Donald Trump saat berada di Gedung Putih. 

TRIBUNBANYUMAS.COM - Pada Rabu (1/10/2025), akhirnya Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi melakukan “shutdown”.

Adapun arti dari Pemerintah Amerika shutdown atau berhenti beroperasi.

Di sisi lain, bukan meredakan masalah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi pegawai negeri.

Partai Demokrat bersikeras mempertahankan tuntutan mereka agar subsidi kesehatan tetap didanai, sementaraPresiden AS Donald Trump dan Partai Republik di Kongres menolak tuntutan itu.

Presiden Trump gagal mencapai kesepakatan dengan para pemimpin Kongres.

Trump dan Republik berdalih, isu itu bisa dibicarakan nanti.

Atas Shutdown ini, Pemerintah pun memanfaatkan langkah tersebut sebagai kesempatan untuk memangkas jumlah pegawai. 

“Jujur saja, kalau ini berlarut-larut, kita akan terpaksa melakukan PHK,” kata Wakil Presiden JD Vance di ruang konferensi pers Gedung Putih, Kamis (2/10/2025).

Baca juga: Anaknya Jadi Korban Keracunan MBG di Ungaran, Krisna akan Tempuh Jalur Hukum

Wakil Presiden JD Vance dalam jumpa pers di Gedung Putih mengatakan, belum ada keputusan final terkait PHK. 

Namun, tak lama setelah itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt justru menyatakan bahwa pemangkasan akan dilakukan segera.  

“Pemangkasan ini sayangnya harus segera dilakukan dan kemungkinan besar akan terjadi dalam dua hari ke depan, sangat dekat, segera," ujarnya dengan tegas. 

Namun, Leavitt menolak menjelaskan departemen atau pegawai mana yang akan menjadi target atau berapa persen tenaga kerja yang akan dipecat.

Bila itu menjadi kenyataan, maka sekitar 750.000 pegawai diperkirakan akan menjadi korban PHK tersebut. 

Akibat dari PHK Massal, banyak kantor pemerintah akan ditutup dan bahkan mungkin terjadi selamanya. 

Agenda deportasi diperkirakan tetap berjalan penuh, sedangkan layanan pendidikan, lingkungan, dan sektor lain bakal terganggu. 

Rencana PHK itu dipandang berbeda dibanding kebijakan shutdown sebelumnya.

Para pegawai biasanya hanya dirumahkan dan bukan dipecat permanen.

Saat ditanya mengapa Trump merasa perlu memecat, Vance menjawab PHK mungkin diperlukan demi memastikan layanan dasar tetap berjalan.

Vance bersikeras bahwa PHK diperlukan untuk menghemat uang dan menjaga agar layanan esensial tetap berfungsi. 

Ia juga menolak anggapan hal tersebut merupakan langkah politik.

Baca juga: Koordinator AMPB Dikeroyok Massa Pendukung Sudewo. Hari Ini, Pansus Hak Angket Periksa Bupati Pati

Ia pun menampik anggapan bahwa PHK ini menargetkan pegawai yang dianggap dekat dengan Demokrat

 Dilansir dari AP News seperti dikutip Kompas.com, (2/10/2025) dalam merespons hal ini, sikap Trump dinilai justru memperkeruh suasana.

Dalam pertemuan dengan pemimpin Kongres, ia membagikan topi bertuliskan “Trump 2028.”

 Tak lama setelah itu, ia mengunggah video parodi ejekan untuk pimpinan Demokrat yang dinilai tidak serius bahkan bernuansa rasis. 

 Jeffries dan Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer mengecam tindakan tersebut.

Mereka menyebut perilaku Trump semakin tidak stabil dan tak terkendali.  

“Alih-alih berunding dengan itikad baik, ia justru sibuk mengunggah video deepfake yang kacau,” kata keduanya.

Sementara itu, Vance menanggapi video tersebut dengan santai dan menyebutnya lucu. 

Hingga kini, belum ada jalan keluar untuk menghindari shutdown.  

Dampaknya diprediksi akan meluas, mengacaukan kehidupan warga AS yang bergantung pada pembayaran tunjangan, kontrak kerja, dan layanan publik lainnya.

Efek ekonomi bisa segera terasa.

Dalam beberapa hari, pemerintah dijadwalkan merilis laporan pekerjaan bulanan, yang kini terancam tidak keluar tepat waktu. 

Wall Street sempat merosot begitu shutdown dimulai lewat tengah malam, tetapi kemudian saham-saham kembali melonjak dan mencetak rekor baru di sore hari.

Di lapangan, sejumlah kantor dan fasilitas mulai ditutup.

Program Medicare dan Medicaid tetap berjalan, meski bisa mengalami keterlambatan layanan karena kekurangan staf.  

Baca juga: Caretaker Pelatih PSIS Ega Raka Fokus Kuatkan Psikologis Pemain Jelang Hadapi Barito Putera

Pentagon masih beroperasi, begitu juga sebagian besar pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri.  

Smithsonian Museum diperkirakan tetap buka setidaknya hingga Senin.

Namun, sekelompok mantan pengelola taman nasional meminta pemerintah menutup akses taman nasional karena kekurangan staf dianggap berbahaya bagi publik.

Penyebab Shutdown

Penyebab utama dari shutdown kali ini adalah perbedaan sikap antara Partai Republik dan Demokrat mengenai kelanjutan subsidi premi dalam ACA, yang sudah diperpanjang sejak masa pandemi Covid-19. 

Demokrat ingin mencapai kesepakatan lebih besar terkait bantuan asuransi sebelum menyetujui RUU anggaran, sedangkan Partai Republik menawarkan perpanjangan pendanaan jangka pendek tanpa menyentuh subsidi. 

Bagi banyak warga Amerika, shutdown ini berarti ketidakpastian.

Jika tidak ada penyelesaian segera, akan ada dampak lebih besar pada pekerja federal dan masyarakat yang mengandalkan layanan pemerintah.

Program seperti Medicare dan Medicaid tetap beroperasi, tetapi program lain yang mendukung kelompok rentan terancam terhenti, menambah ketegangan di tengah perdebatan politik yang belum menemukan jalan keluar. (kps/fatimah/ahmad/aditya)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved