Kisruh MBG Sokaraja, DPRD Banyumas Soroti Dapur Nakal Cari Untung

Ringkasan Berita:

• Ketua Komisi IV DPRD Banyumas merespons kisruh penolakan MBG di SMPN 2 Sokaraja.
• Keterlambatan terjadi akibat dapur pengelola memaksakan kapasitas demi meraup untung.
• Menu makanan dinilai tidak standar, hanya bernilai Rp6-7 ribu tanpa susu.
• DPRD mendesak Korwil dan Korcam segera meratakan distribusi penerima manfaat agar adil.
• Oknum dapur nakal dinilai lebih mementingkan keuntungan finansial dibandingkan kualitas gizi anak.

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Insiden penolakan mobil boks pengantar program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 2 Sokaraja mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas.

Peristiwa yang dipicu oleh keterlambatan pengiriman logistik tersebut dinilai sebagai puncak gunung es dari karut-marutnya pengelolaan dapur penyedia makanan di tingkat bawah.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas, Dukha Ngabdul Wasih, mengungkapkan bahwa kendala utama program ini di Banyumas adalah adanya perebutan penerima manfaat oleh sejumlah dapur pengelola.

Baca juga: Viral Siswa SMP N 2 Sokaraja Banyumas Tolak Mobil MBG karena Telat Datang

Dapur Kapasitas Kecil

Menurut Dukha, keterlambatan seperti yang terjadi di SMPN 2 Sokaraja—yang memiliki lebih dari 1.200 siswa—disebabkan oleh adanya "dapur-dapur Majapahit" atau dapur lama dengan kapasitas kecil, namun memaksakan diri mengambil kuota penerima manfaat yang sangat besar.

"Ada dapur contoh di Sokaraja Kidul, kualitasnya jelek banget, dia maunya paling banyak penerima manfaatnya. Tujuannya apa? Cari saweran (keuntungan)," ungkap Dukha saat dihubungi pada Jumat malam.

Ia menjelaskan bahwa besar kecilnya porsi yang dibuat, mereka sebenarnya tetap dapat insentif yang sama.

Dukha menyayangkan sikap oknum penyedia yang memaksakan diri membuat hingga ribuan porsi dengan peralatan dan kapasitas yang tidak memadai, sehingga berujung pada keterlambatan distribusi ke sekolah-sekolah.

Menu Jauh Standar

Selain masalah keterlambatan, kualitas menu yang disajikan juga menjadi sorotan utama.

Dukha membeberkan bahwa menu MBG yang diberikan kerap kali tidak memenuhi standar gizi yang diharapkan dan sangat monoton.

"Menunya kebanyakan cuma tiga item, cuma roti, buah, terus apalah itu nggak jelas. Yang saya lihat harganya paling cuma Rp6 ribu sampai Rp7 ribu," keluhnya.

Ia juga menambahkan bahwa komponen penting seperti susu kini hampir tidak pernah lagi diberikan kepada para penerima manfaat.

Hal ini dinilai sangat merugikan anak-anak sekolah yang sudah menunggu seharian.

"Kalau dibuka isinya emas berlian ya oke, tapi kalau dibuka isinya cuma apa gitu, kan akhirnya jadi nggak nyaman, nggak senang, akhirnya bisa jadi emosi. Wis bali gasik, sekolahe esih kon nungguni MBG," tutur Dukha menirukan kekesalan warga.

Bukan Cari Untung

DPRD Banyumas menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis dari pemerintah pusat ini bukanlah ladang untuk mencari keuntungan pribadi.

Dukha meminta agar pihak kordinator wilayah (Korwil) dan kordinator kecamatan (Korcam) segera melakukan pemerataan penerima manfaat secara proporsional sesuai dengan kelayakan dan grade masing-masing dapur pengelola.

"Dapur-dapur yang nakal ini mereka lebih senang menguntungkan tapi tidak bergizi, daripada bergizi tapi tidak menguntungkan bahan bakunya," pungkas Dukha memberikan kritik kerasnya.