Imbas Pemangkasan TKD Kebumen: Alun-alun Gombong Batal Diperbaiki. Anggaran JKN Aman

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kebumen terus memilih program dan kegiatan prioritas setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp244 miliar.

Dua program yang dipastikan batal dilaksanakan tahun 2026 adalah Kawasan Agrowisata Kebumen dan penataan Alun-alun Gombong.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemangkasan anggaran TKD dipicu keterbatasan fiskal akibat pelemahan ekonomi.

Namun, Purbaya berjanji akan kembali mengucurkan KTD jika penerimaan negara, terutama dari sektor pajak di pertengahan kuartal II tahun 2026 meningkat.

"Kalau ekonomi membaik, arahnya akan berbalik."

"Tahun depan akan terlihat lebih cepat."

"Pertengahan triwulan II tahun depan, saya akan hitung lagi berapa pajak yang masuk. Kalau lebih, dana akan dikembalikan ke daerah," kata Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Baca juga: Imbas Pemangkasan TKD, Dana Desa di Kebumen Dipotong Rp60 Miliar dan 2 Proyek Fisik Dikorbankan

Purbaya mengatakan, pemotongan TKD dilakukan secara proposional.

Daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap  penerimaan negara mengalami pemangkasan TKD besar juga.

"Itu semacam pukul rata berapa persen tapi juga dilihat kebutuhan daerahnya," jelasnya.

Kondisi ini segera direspon tim eksekutif dan legislatif Kebumen yang mulai menyusun RAPBD 2026.

Anggaran JKN Tak Diganggu

Anggota Badan Anggaran sekaligus Bapemperda DPRD Kebumen, Wahid Mulyadi menyampaikan, TPAD dan Banggar telah menyepakati Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2026.

Pemangkasan TKD membuat mereka harus kembali memilah kegiatan dan pos anggaran prioritas.

Di antaranya, mempertahankan anggaran Rp70 miliar yang dialokasikan untuk jaminan kesehatan nasional (JKN).

"Kalau mengurangi jaminan kesehatan nasional, kita potensinya, Kebumen tidak UHC (Universal Health Coverage)."

"Oleh karena, kami sepakat, DPRD Kebumen tidak mau mengurangi jaminan kesehatan."

"Kami memberikan warning kepada eksekutif 2026 harus UHC," kata Wahid, Jumat (24/10/2025).

Sementara, dalam pembahasan, ada sejumlah kegiatan yang disepakati ditunda dan dipangkas.

Baca juga: 40 Apoteker Lulusan Kedua Unimugo Kebumen Ambil Sumpah, 100 Persen Kompeten

Berikut daftar kegiatan yang batal dilaksanakan pada 2026 dan dilakukan efisiensi:

1. Pembangunan awasan Agrowisata Kebumen - batal.
2. Revitalisasi Alun-alun Gombong - batal.
3. Efisiensi Dana Desa (DD) hingga Rp60 miliar.
4. Operasional di OPD, termasuk anggaran Setewan DPRD Kebumen yang dipangkas hingga Rp7 miliar.

Wahid menambahkan, DPRD juga akan merelakan pemangkasan alokasi anggaran untuk kegiatan usulan masyarakat lewat DPRD atau pokok pikiran (Pokir).

Hanya saja, belum ada keputusan soal pokir ini.

"Ini kemungkinan yang akan kami korbankan. Mungkin ditunda dululah, istilahnya," tutur anggota Komisi C DPRD Kebumen itu.

Kegiatan lain yang mungnkin dipangkas adalah anggaran bantuan langsung tunai atau BPJS dari DBHCHT.

Namun, bersama Pemkab Kebumen, pihaknya masih membahas apakah pemangkasan berlaku terkait nominal yang akan diterima warga atau mengurangi jumlah penerima bantuan.

"Ini yang belum dibahas," kata politisi PPP ini.

Wahid mengatakan, TAPD dan Banggar DPRD Kebumen masih punya waktu melakukan pembahasan RPAD 2026 hingga 21 November 2025.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen sebagai ketua TPAD Kebumen, Edi Rianto mengatakan, pemotongan TKD di Kabupaten Kebumen sekitar 26 persen atau sekitar Rp 244 miliar.

Menurutnya, kondisi ini membuat anggaran OPD dipangkas hingga hampir 30 persen.

"Efisiensikan semua anggaran yang lebih berkaitan operasional."

"Jadi operasional kita tekan, hampir di seluruh OPD itu jatuhnya hampir 30 persen."

"Skala prioritas disesuaikan kembali," ungkapnya.

Terkait pekerjaan fisik, terang Edi, akan melihat skala prioritas.

Edi juga memastikan, Pemkab Kebumen setuju anggaran untuk JKN tak diutak-atik.

"Kami sepakat, tidak kita ganggu itu," jelasnya. (Tribunbanyumas/Agus Iswadi, Kompas.com/Suparjo Ramalan)