PURBALINGGA JADI PERCONTOHAN, Sukses Tekan Angka Pengangguran, DPRD Provinsi Sampai 'Berguru'

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Keberhasilan Kabupaten Purbalingga menekan angka pengangguran hingga menjadi yang terendah di wilayah Bralingmascakep membuat daerah ini menjadi tujuan studi banding.

Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah secara khusus datang 'berguru' ke Pemkab Purbalingga untuk mempelajari strategi penanganan pengangguran terbuka, Rabu (17/9/2025).

Kunjungan ini didasari data BPS tahun 2024 yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Purbalingga berada di angka 4,96 persen, lebih rendah dari Banyumas (6,18 persen), Banjarnegara (5,57 persen), Cilacap (7,83 persen), dan Kebumen (5,07 persen).

Baca juga: Cita-cita Presiden Prabowo Swasembada Pangan Sulit Terwujud di Purbalingga, Ini Masalah Utamanya

Jadi Tempat Studi 

Ketua rombongan Komisi E, Amin Makhsun, mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan bahan untuk merancang Peraturan Daerah (Perda) tingkat provinsi mengenai pengangguran dan kemiskinan.

"Komisi E sedang mengumpulkan bahan dan merancang Perda tentang pengangguran terbuka dan kemiskinan di Jawa Tengah," katanya.

Oleh karena itu, Purbalingga sebagai daerah dengan praktik terbaik di sekitarnya menjadi lokasi yang tepat untuk dipelajari.

Andalkan Industri Rambut 

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menjelaskan, salah satu kunci penyerapan tenaga kerja di wilayahnya adalah sektor industri padat karya yang telah berjalan sejak lama.

"Purbalingga sejak lama menjadi sasaran investor asing untuk produksi rambut dan bulu mata palsu, ini dinilai mampu menyerap banyak tenaga kerja," jelas Bupati.

Selain itu, sektor unggulan lain seperti industri knalpot dan gula kelapa kristal juga telah menembus pasar ekspor.

Karakteristik sumber daya manusia Purbalingga yang teliti dan tekun juga menjadi daya tarik bagi investor.

Tantangan Ke Depan 

Meski demikian, Bupati mengakui adanya sejumlah tantangan.

Salah satunya adalah posisi Purbalingga yang hanya sebagai produsen, bukan penguasa pasar, sehingga rentan terhadap gejolak pasar global yang bisa berimbas pada PHK.

"Dari hal geografis dan akses, kita juga tidak seunggul kabupaten lain, khususnya Pantura yang punya jalan tol," tambahnya.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Pemkab telah menyiapkan program pendampingan bagi pekerja terdampak PHK agar bisa beralih menjadi pelaku UMKM.