TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Akumulasi jumlah utang warga Jakarta di pinjaman online (pinjol) diperkirakan mencapai Rp10,35 triliun.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja Pemprov DKI Jakarta dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Terkait hal ini, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Suhud Alyudin meminta Pemerintah DKI Jakarta turun tangan untuk mengatasi fenomena tersebut.

"Ramai di media terkait utang pinjol warga DKI, total utangnya fantastis, Rp10,35 triliun akumulasinya. Angka ini lebih besar dari APBD Yogyarakarta dan hampir setengah APBD Jawa Tengah," kata Suhud, Rabu.

Baca juga: OJK Terima 5.523 Laporan Investasi Bodong dan Pinjol Ilegal, Cilacap dan Banyumas 5 Besar Terbanyak

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail itu membahas soal ringkasan perekonomian DKI Jakarta semester pertama dan proyeksi semester kedua tahun 2023.

Menurut Suhud, fenomena utang itu cukup mengkhawatirkan karena ada 2,38 juta akun warga Jakarta yang mengakses pinjol.

Dia berharap, persoalan ini bisa segera ditangani karena pinjol sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi yang terlilit utang.

"Terlepas utang untuk apa, apa itu gaya hidup atau apa, tapi kan jutaan. Kalau kita rata-rata, misalnya satu orang punya dua akun saja, itu sudah 1 juta orang warga Jakarta yang terjerat rentenir, kira-kira."

"Nah, itu gila-gilaan kalau saya dapet cerita dari masyarakat," jelas Suhud dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

"Kalau saya reses kan suka ada cerita begitu, ada keluhan seperti keluarganya terjerat rentenir, lalu solusinya apa," sambungnya.

Suhud berkata, masalah ini tak bisa dianggap enteng. Karena jika 1 juta orang terjerat rentenir, itu bisa menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

"Misal 1 juta orang ini terjerat rentenir itu ya negara, pemprov harus hadir untuk mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan itu. Saya mempertanyakan, ini dibahas nggak pembahasan ekonomi kita," jelasnya.

Suhud juga meragukan dengan paparan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Sri Haryati soal angka pengangguran di Jakarta.

Dari 11 juta lebih warga Jakarta, hanya ada ratusan ribu warga yang yang tidak memiliki pekerjaan.

"Kalau kita baca angka kemiskinan aja yang nganggur 337 (ribu) orang, katanya yang miskin dikisaran itu, tapi yang ngutang 1 juta orang nah ini kan paradoks. Terlepas utangnya untuk gaya-gayaan atau apa yang pasti warga Jakarta terjerat utang kan gitu," ungkapnya.

Baca juga: Terbujuk Tawaran Investasi Kakak Tingkat, 311 Mahasiswa di Bogor Terjerat Pinjol. Mayoritas dari IPB

Terkait hal ini, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, perlu peningkatan literasi keuangan di masyarakat.

Setiap masyarakat seharusnya tahu jika ada pinjaman uang dengan instan dan minim persyaratan tentunya ada risiko yang akan ditanggung di kemudian hari.

"Pada saat ada pinjamannya mudah gitu ya hanya dalam hitungan detik misalnya, dan lain-lain, tapi sebetulnya ada risiko yang juga mereka harus diketahui."

"Nah, ini sosialisasi-sosialisasi terkait ini bersama dengan OJK dan tim percepatan akses keuangan daerah juga terus kami lakukan," tutur Sri.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mengupayakan membuat program yang mampu meningkatkan pendapatan di masyarakat.

Misalnya, pemberian pinjaman melalui Bank DKI bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi binaan Dinas PPKUKM DKI Jakarta.

"Tentu secara teori, jika pendapatannya sudah cukup tentu mereka tidak perlu melakukan pinjaman sehingga kita fokus ke perkembangan UMKM, bagaimana mereka keweirausahaan dan lain-lain."

"Saya kira, itu menjadi fokus penguatan ekonomi di Jakarta," jelas Sri. (*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Utang Pinjol Warga Jakarta Capai Rp 10 triliun, APBD Yogyakarta Kalah Tidak Ada Apa-apanya.

Baca juga: Tiket Tribun Timur Laga PSIS vs Persebaya di Jatidiri Dijual Offline, Bisa Dibeli Mulai Hari Ini

Baca juga: 160 Botol Arak Bali Disita Bea Cukai Kudus, Diamankan saat Tiba di Agen Jasa Pengiriman di Gebog