Baca tanpa iklan
TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut 1 Rahayu Saraswati Djojohadikusumo merasa difitnah.
Hal itu lantaran dikaitkan dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Rahayu menilai fitnah ini sengaja dilakukan untuk menjatuhkan elektabilitasnya di Pilkada Tangsel.
Baca juga: Bupati Banyumas Imbau Tokoh Agama Tunda Acara Langsung yang Mengundang Massa, Termasuk Pengajian
Baca juga: Seorang Pejabat Dishub Banyumas Positif Covid-19: 30 Pegawai Jalani Swab, Kantor Tetap Buka
Baca juga: 176 Santri Ponpes di Desa Beji Banyumas Positif Covid-19, Berawal dari Santri Tak Bisa Membaui
Baca juga: Kontroversi Kebijakan Bupati Banyumas, Achmad Husein Dihujat Karena Hajatan Kembali Dilarang
"Sejak hasil survei oleh Indikator keluar, dimana Muhamad-Saraswati unggul, saya tahu ada kemungkinan segala upaya untuk menurunkan kredibilitas dan elektabilitas kami."
"Tak lama kemudian berita soal Menteri KKP keluar," tulis Sara di laman Facebook resminya, Sabtu (28/11/2020).
"Saya tahu bahwa kemungkinan besar hal itu akan dipermainkan untuk menyerang saya dalam kontestasi politik."
"Strategi seperti ini bukanlah hal baru."
"Dan sayangnya, dugaan saya benar," tulis keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu.
Berkait perusahaan keluarganya, PT Bima Sakti Mutiara yang memperoleh izin budidaya lobster, Sara menepis dugaan adanya unsur KKN.
Dia menegaskan, perusahaannya telah mengikuti semua prosedur seperti halnya perusahaan-perusahaan lain.
Sara tak terima jika keikutsertaan perusahaannya dalam memperoleh ekspor benih lobster dikaitkan korupsi yang menjerat Menteri Edhy.
"Kasus yang menimpa Menteri KP adalah soal suap yang dilakukan oleh satu PT kepadanya dan beberapa orang secara pribadi."
"Apa hubungannya dengan perusahaan kami?" ujar Rahayu seperti dilansir dari Kompas.com, Sabtu (28/11/2020).
Dalam tulisan tersebut, Rahayu Saraswati juga menegaskan bahwa dirinya sudah tidak aktif dalam perusahaan sejak resmi ditetapkan sebagai calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.
Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan bahwa perusahaan itu belum pernah melakukan ekspor benur sama sekali.