Baca tanpa iklan
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Presiden Joko Widodo memanggil seluruh Gubernur pada pekan lalu.
Dalam pertemuan itu, Presiden membeberkan angka-angka realisasi penyerapan anggaran daerah di seluruh provinsi.
Untuk Provinsi Jawa Tengah, disebut baru merealisasikan 27 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 28,3 triliun.
• Pembukaan Enam Objek Wisata di Banyumas Tunggu Koreksi Draf Perbup di Gubernur Jateng
• Andik Sempat Bekap Mulut Si Bayi Agar Ika Takut, Ini Kronologi Bayi Dibuang di Gunungpati Semarang
• Kisah Keluarga Penderita Gangguan Jiwa di Salatiga, Ibunya Sakit Sehingga Kiki Dipasung di Kamar
• Mengenang Masa Kejayaan Pabrik Tembakau di Purbalingga, Upah Karyawan GMIT Lebihi Gaji PNS
Menanggapi serapan APBD Jawa Tengah itu, Anggota Komisi C DPRD Jateng, Riyono menuturkan, APBD bertujuan untuk mendorong perekonomian, sehingga harus segera dibelanjakan.
Persentase serapan belanja APBD Jawa Tengah dinilainya belum ideal.
"Kondisi ekonomi sedang sangat berat."
"Pemprov Jateng harus menyegerakan belanja APBD untuk memberikan stimulan ke sektor swasta."
"Serta mengungkit perekonomian daerah di Jawa Tengah," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (23/7/2020).
Menurutnya, di tengah pandemi virus corona (Covid-19), kondisi ekonomi di Jawa tengah tergoncang.
Ekonomi hanya mampu bertumbuh sebesar 2,6 persen.
Artinya, kata dia, pergerakan ekonomi di tengah masyarakat melambat.
Lalu terjadi penurunan kinerja industri yang disertai melemahnya daya beli masyarakat.
"Saat ini mencari sumber anggaran di luar APBD sangat susah."
"Pandemi ini menyebabkan aktivitas ekonomi melambat."
"Pemerintah harus lebih agresif dalam belanja APBD," ujar legislator dari Fraksi PKS ini.
Sehingga, ia berharap Pemprov Jateng agar betul-betul bekerja secara maksimal demi kesejahteraan rakyat di tengah pandemi Covid-19 ini.
Riyono menyatakan, kondisi saat ini memaksa rakyat dan pemerintah harus bekerja keras menghidupkan ekonomi.
Karena lambatnya ekonomi ini berdampak pada naiknya angka kemiskinan.
"Jumlah rakyat miskin semakin bertambah, terdapat 4.020.056 masyarakat miskin per Juni 2020."
"Atau naik 340 ribu dari 2019 yang berjumlah sekira 3,68 juta," jelasnya.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jateng itu juga menyampaikan angka pengangguran di Jawa Tengah terus bertambah.
Ia mengkhawatirkan, pengganguran dan kemiskinan ini berdampak kondisi sosial yang menjadi rawan kriminalitas. (Mamduh Adi)
• Cerita Kerinduan Hari Nur Yulianto, Nantikan Muhammad Yunus Merumput Lagi Bersama PSIS Semarang
• Ini Bahayanya Kalau Rentenir Sasar Masyarakat Pedesaan, Bachrudin Minta OJK Turun Tangan
• Dukung Belajar Daring, Pelajar Kota Salatiga Dapat Subsidi Kuota Internet
• Penyewa Ruko Pasar Sore Kota Tegal Diberi Waktu Hingga 26 Juli, Termasuk Lunasi Tunggakan 8 Tahun