'Dipaksa Sehat di Desa yang Sakit', Warga Wonokerto Pasang Spanduk Protes, Kades Duga Soal Pilkades

TRIBUNBANYUMAS.COM, WONOSOBO - Sejumlah spanduk bernada protes terpasang di pagar Balai Desa Wonokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Kamis (14/8/2025).

Salah satu spanduk putih bertuliskan "DIPAKSA SEHAT DI DESA YANG SAKIT, #KAWAL DANA DESA", menjadi puncak keresahan warga terhadap sejumlah persoalan di desa mereka.

Aksi ini merupakan bentuk protes warga yang mempertanyakan transparansi pengelolaan aset, dana BUMDes, hingga proyek pembangunan desa.

Baca juga: 30 Persen Dana Desa Bisa Jadi Jaminan Pinjaman Koperasi Merah Putih, Begini Sikap Kades Magelang

Tiga Tudingan Utama Warga 

Menurut salah satu tokoh masyarakat, M. Husni Mubarok, keresahan warga ini mencuat dalam sebuah pertemuan yang dihadiri tokoh masyarakat dan perangkat desa pada Selasa (12/8/2025) malam.

Setidaknya ada tiga persoalan utama yang disorot warga:

1. Saldo BUMDes Tidak Sinkron
   Warga menyoroti adanya selisih saldo pada laporan keuangan BUMDes. "Yang saya tahu, dari pernyataan sebelumnya disebut sisa Rp8 juta, padahal dulu ada Rp42 juta," ucap Husni.
2. Aset Desa Dipertanyakan
   Warga sempat mempertanyakan keberadaan aset desa berupa sepeda motor yang tidak terlihat. "Kemarin motor Vario-nya belum ada, tapi pas hari Rabu warga menuntut dan unitnya akhirnya muncul," sebutnya.
3. Dugaan Intervensi dan Pemotongan Dana
   Warga menduga ada intervensi terhadap BUMDes pada 2023. "BUMDes kita berprestasi dapat dana bantuan Rp10 juta dari provinsi. Tapi, direktur tidak terima utuh, hanya Rp5 juta," jelasnya.
    

Bantahan Kepala Desa 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Wonokerto, Deny Setya Wibowo, membantah semua tudingan yang dialamatkan kepadanya.

Ia menegaskan bahwa seluruh aset desa masih lengkap dan bisa dibuktikan keberadaannya.

"Semua aset itu ada di desa. Motor trail, Versa putih, Vario ada, mobil ada, semua berpelat merah. Surat-suratnya juga kita tunjukkan di Musdes kemarin," ujar Deny.

Terkait dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan BUMDes, Deny menyebut dana tersebut telah disalurkan kepada empat kelompok masyarakat dan seluruh prosesnya telah dipertanggungjawabkan secara administratif.

"Soal pengurus BUMDes, pengurus lama mundur karena alasan pribadi, semua ada suratnya. Aset dan dana BUMDes masih ada semua," lanjutnya.

Duga Ada Motif Politik Pilkades 

Deny menilai, dinamika yang terjadi di desanya tidak lepas dari suasana menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Ia menduga isu ini sengaja diangkat oleh lawan politiknya.

"Itu pro-kontra politik, mungkin rival-rival saya mencari kesalahan lewat media. Masyarakat tenang, hanya segelintir orang yang mengangkat isu ini," ungkapnya.

Ia pun memastikan bahwa pihaknya telah melakukan musyawarah desa dan semua data pertanggungjawaban telah disajikan secara transparan.