TPA Kalipancur Diprediksi Penuh 2026, Purbalingga Butuh Rp 25 M Atasi Darurat Sampah

Namun, semua rencana ideal tersebut saat ini masih sebatas angan-angan.

Kendala utama yang menghadang adalah pendanaan.

Nurdin dengan gamblang mengakui bahwa hingga kini, belum ada satu pun dari lima TPST yang direncanakan tersebut mulai dibangun.

Harapan besar kini disandarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Satu TPST saja belum nggih, sehingga kami berharap lah tahun depan sudah bisa dibangun, itu pun dengan dana APBN, karena kalau APBD ya berat," ungkapnya.

Untuk membangun satu TPST dengan kapasitas kecil namun efektif menyelesaikan masalah sampah di satu area, dibutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar.

Artinya, untuk merealisasikan keseluruhan rencana, Purbalingga membutuhkan total dana sekitar Rp25 miliar.

"Angka tersebut meski sederhana, dan kapasitasnya tidak terlalu besar, tapi permasalahan sampahnya bisa selesai," tegasnya.

Kondisi ini menempatkan Purbalingga di persimpangan krusial.

Tanpa adanya realisasi pembangunan TPST dalam dua tahun ke depan, kabupaten ini berpotensi menghadapi darurat sampah yang sesungguhnya.

Penumpukan sampah yang tak terkendali dapat memicu masalah kesehatan serius bagi warga, pencemaran tanah dan air, serta munculnya tempat-tempat pembuangan liar baru.

Oleh karena itu, DLH sangat berharap adanya dukungan dana dari pemerintah pusat agar bom waktu di TPA Kalipancur tidak meledak pada 2026.