TPA Kalipancur Diprediksi Penuh 2026, Purbalingga Butuh Rp 25 M Atasi Darurat Sampah

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Gunungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kalipancur, Purbalingga, bukan lagi sekadar tumpukan sisa konsumsi, melainkan sebuah bom waktu yang terus berdetak.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat memprediksi daya tampung TPA akan habis total pada akhir tahun 2026.

Di tengah ancaman krisis lingkungan ini, sebuah rencana besar untuk membangun lima Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) telah disiapkan.

Baca juga: Sampah Ancam Purbalingga: TPA Kalipancur Penuh Tahun Depan, Pembangunan 5 TPST Terkendala Anggaran

Namun, ide cemerlang itu kini terbentur tembok tebal bernama keterbatasan anggaran, membuat Purbalingga berada dalam perlombaan sengit melawan waktu.

Rencana strategis ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Purbalingga, Nurdin.

Ia menjelaskan, untuk mengatasi masalah dari hulu, Pemkab berencana membangun lima area TPST yang tersebar di Purbalingga, Bobotsari, Bukateja, Rembang, dan Karangreja.

Penentuan lokasi ini didasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) untuk mendorong pusat-pusat kegiatan lokal.

"Jadi Purbalingga itu kan pusat kegiatan lokal yang mau dikembangkan menjadi wilayah perkotaan, Bobotsari saat ini pusat kegiatan lokal. Sedangkan Bukateja, Rembang dan Karangreja akan didorong menjadi pusat kegiatan lokal, jadi nanti ada lima area," jelas Nurdin saat ditemui, Jumat (8/8/2025).

Visi di balik pembangunan TPST ini adalah untuk mendekatkan pengelolaan sampah ke sumbernya.

Hal ini diyakini dapat menekan biaya transportasi yang selama ini cukup membebani.

Sebagai contoh, pengangkutan sampah dari pusat kota Purbalingga saja bisa mencapai 25 kilogram setiap harinya dengan biaya yang tidak sedikit.

"Apabila dibuat per area, karena sifatnya tidak terlalu besar, itu harapannya juga bisa menghemat transportasi," katanya.

Lebih dari itu, TPST dirancang untuk melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif, mulai dari pengangkutan, pemilahan, hingga pemanfaatan sampah yang memiliki nilai jual.

Untuk residu atau sisa sampah yang tidak bisa diolah, DLH berharap dapat menanganinya dengan teknologi pemusnahan yang sekaligus bisa menghasilkan energi.

"Harapan kami residunya juga bisa ditangani nanti, kemudian dimusnahkan, dan di ambil energinya dengan beberapa teknologi, seperti RDF (Refuse-Derived Fuel), maggot ataupun pirolisis," papar Nurdin.

Namun, semua rencana ideal tersebut saat ini masih sebatas angan-angan.

Kendala utama yang menghadang adalah pendanaan.

Nurdin dengan gamblang mengakui bahwa hingga kini, belum ada satu pun dari lima TPST yang direncanakan tersebut mulai dibangun.

Harapan besar kini disandarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Satu TPST saja belum nggih, sehingga kami berharap lah tahun depan sudah bisa dibangun, itu pun dengan dana APBN, karena kalau APBD ya berat," ungkapnya.

Untuk membangun satu TPST dengan kapasitas kecil namun efektif menyelesaikan masalah sampah di satu area, dibutuhkan anggaran sekitar Rp5 miliar.

Artinya, untuk merealisasikan keseluruhan rencana, Purbalingga membutuhkan total dana sekitar Rp25 miliar.

"Angka tersebut meski sederhana, dan kapasitasnya tidak terlalu besar, tapi permasalahan sampahnya bisa selesai," tegasnya.

Kondisi ini menempatkan Purbalingga di persimpangan krusial.

Tanpa adanya realisasi pembangunan TPST dalam dua tahun ke depan, kabupaten ini berpotensi menghadapi darurat sampah yang sesungguhnya.

Penumpukan sampah yang tak terkendali dapat memicu masalah kesehatan serius bagi warga, pencemaran tanah dan air, serta munculnya tempat-tempat pembuangan liar baru.

Oleh karena itu, DLH sangat berharap adanya dukungan dana dari pemerintah pusat agar bom waktu di TPA Kalipancur tidak meledak pada 2026.