Inisiator Demo Tolak Kenaikan Pajak PBB-P2 di Pati, Siap Kerahkan 15 Ribu Orang pada 13 Agustus 2025

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, mendapat tantangan dari wargana.

Pasalnya, sedikitnya 15 ribu orang diperkirakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Alun-Alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang, yang akan mengatasnakam "Aliansi Masyarakat Pati Bersatu".

Demikian disampaikan Ahmad Husain, inisiator aksi unjuk rasa, usai mengikuti forum diskusi "Kajian Hukum dan Politis Kenaikan PBB-P2 Kabupaten Pati" oleh Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Teratai, Institut Hukum dan Kebijakan Publik (INHAKA), dan Dewan Kota, di Kedai Kopi Perko, Sabtu (19/7/2025).

Terkait rencana aksi itu, Husein yakin akan ada 15 ribu orang yang hadir.

"Insyaa Allah. Dari seluruh penjuru Pati. Alhamdulillah banyak teman-teman dari berbagai kelompok yang mau ikut gabung. Kami sudah buat surat (pemberitahuan aksi demo), tinggal diajukan ke Polresta," kata Husain.

Menurutnya, inisiatif untuk menggelar aksi ini muncul murni dari keresahan pribadinya sebagai anggota masyarakat.

Dia menegaskan tidak mewakili organisasi apa pun. 

Husein menceritakan awal mula ide unjuk rasa.

Di mana, awalnya bertemu sama Mas Fajar (aktivis mahasiswa).

Baca juga: Viral Guru Ngaji di Demak Diminta Tandatangai Denda Rp 25 Juta, Netizen Galang Donasi

Fajar lalu mengungkapkan keresahannya karena demo mahasiswa tidak ada tanggapan dari Bupati.

"Saya usul kalau demo itu dari masyarakat, jangan hanya mahasiswa," jelas dia.

Hal itu lalu ditindaklanjuti dengan membuat pamflet dan memulai kampanye aksi unjuk rasa ini di media sosial.

"Alhamdulillah malah booming di IG, Tiktok. Ternyata memang banyak yang menolak kenaikan PBB. Kami mengajak masyarakat yang benar-benar menolak kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 untuk ikut serta dalam aksi besok agar pajak tidak jadi naik," tegas dia.

Husain mengatakan, dirinya tidak gentar untuk menghadapi intimidasi atau intervensi yang berupaya menggagalkan aksi unjuk rasa.

Terlebih, menurut dia, rencana aksi ini telah mendapat pendampingan secara hukum dari Direktur LSBH Teratai, Nimerodi Gulo.