Warga Pertanyakan Rencana Penataan PKL Menara Teratai, "Padahal Sudah Ramai, Kenapa Mau Dipindah?"

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Kawasan Menara Teratai di Jalan Bung Karno, Purwokerto, sudah lama menjadi salah satu pusat keramaian dan tempat para pedagang kaki lima (PKL) mencari rezeki.

Namun, rencana pemerintah untuk menata ulang lokasi ini kini menimbulkan pertanyaan di kalangan pedagang.

Seorang warga, yang tampaknya mewakili suara para pedagang, mempertanyakan mengapa lapak yang sudah lama dan ramai itu kini baru akan dipindahkan.

Menanggapi kebingungan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banyumas pun memberikan penjelasan bahwa ini adalah bagian dari rencana besar yang sudah lama disiapkan.

Kenapa Baru Sekarang Dipermasalahkan? 

Dalam aduan yang masuk pada Jumat (4/7/2025), warga tersebut menyuarakan keheranannya atas rencana penataan atau pemindahan PKL di trotoar sekitar Menara Teratai.

"Kenapa pedagang yang jualan di trotoar Menara Teratai mau dipindahkan? Dan kenapa baru sekarang dipermasalahkan, bukannya sudah lama?" tulisnya.

Ia juga menambahkan bahwa lokasi tersebut saat ini sudah ramai, yang seolah menyiratkan bahwa keberadaan para pedagang justru membuat tempat itu hidup dan tidak seharusnya diganggu.

Jawaban

Pihak Disperindag Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa rencana penataan ini bukanlah keputusan yang mendadak.

Menurut mereka, rencana untuk menata PKL di sepanjang Jalan Bung Karno sudah ada sejak tahun 2024 dan prosesnya berjalan secara bertahap.

"Penataan PKL di Jalan Bung Karno telah direncanakan oleh Pemda Kabupaten Banyumas sejak tahun 2024 dan masih terus berjalan secara bertahap," tulis Disperindag dalam jawaban resminya.

Lebih lanjut, Disperindag membeberkan tujuan di balik rencana penataan tersebut.

Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak ada yang dirugikan.

"Kami terus berupaya melakukan perencanaan penataan dan pengendalian PKL agar seluruh pengguna jalan (baik badan jalan maupun trotoar) tidak ada yang dirugikan," jelasnya.

Artinya, pemerintah ingin memastikan jalanan bisa dipakai dengan lancar oleh kendaraan, dan trotoar bisa nyaman digunakan oleh pejalan kaki, tanpa menghilangkan kesempatan bagi para pedagang untuk tetap berusaha di lokasi yang sudah ditentukan nantinya.