Soal Sekolah Gratis SD Hingga SMP, Bupati Blora Ungkap Kondisi Keuangan Daerah yang Terbatas

TRIBUNBANYUMAS.COM, BLORA - Bupati Blora Arief Rohman mengungkap kondisi anggaran daerah terkait kesiapan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sekolah gratis tingkat SD dan SMP.

Arief pun mengungkap keterbatasan anggaran daerah jika harus membiayai seluruh SD dan SMP, negeri maupun swasta, di Blora.

Meski begitu, Arief masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait teknis putusan MK tersebut.

"Itu kita menunggu kebijakan pusat ya seperti apa. Karena ini putusan MK tapi kan harus kita tunggu turunan aturannya nanti seperti apa," kata Arief, Rabu (18/6/2025)

"Nanti kita lihat kemampuan anggaran kita, apakah itu hanya untuk yang tidak mampu atau sebagainya, ini kami masih menunggu," imbuhnya.

Baca juga: Terungkap Alasan Anggota DPRD Blora Ogah Lewat Jalur Alternatif Jembatan Temuwoh: Takut Mobil Rusak

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora menyambut baik putusan MK terkait kewajiban pemerintah menggratiskan sekolah negeri dan swasta dari SD hingga SMP. 

Kepala Disdik Blora Sunaryo mengatakan, pendidikan merupakan hak setiap anak dan pemerintah bisa hadir untuk itu.

"Kalau saya sih menyambut baik, tidak apa-apa. Karena prinsipnya sederhana bahwa pendidikan itu kan menjadi hak setiap anak dan pemerintah itu wajib membiayai pendidikan, harusnya."

"Kalau swasta nanti digratiskan, ya kami sambut baik juga. Cuma, terkait regulasinya nanti seperti apa, kami ini juga masih menunggu," kata Sunaryo, Senin (16/6/2025).

Tunggu Regulasi Pemerintah Pusat

Kendati demikian, Sunaryo menyoroti kemampuan anggaran Blora jika nantinya sekolah swasta turut digratiskan.

Baca juga: Mobil Penjual Sosis Terbakar di Gembol Blora, Api Muncul setelah Mobil Terperosok ke Parit

"Karena kalau gratis, itu paling tidak kan biaya satuan pendidikan, itu kan harus bisa dipenuhi oleh pemerintah semua kan."

"Mungkin, gaji, honor gurunya di sekolah swasta menjadi seperti apa, kan jadi tanggung jawab pemerintah."

"Karena, kalau mengharapkan dari BOS saja itu cukup atau tidak, atau nanti kan banyak opsi yang mau dipilih. Misalnya, BOS untuk swasta ditambah. Ditambah dengan honor gurunya, kan bisa," ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya sampai saat ini masih menunggu regulasi terkait sekolah swasta gratis dari pemerintah pusat.

"Jadi, soal ini, kita masih menunggu regulasinya," paparnya. (*)