LIPUTAN KHUSUS: DPRD Banyumas Yakin Jalan Bung Karno Bisa Lebih Ramai dari Malioboro

"Secara konsep kawasan ini ditanam viber optik dan tidak semrawut kabel. Kami ingin ini jadi contoh kawasan yang tertib," terang Subagyo.

Sayangnya, tatanan visual yang rapi justru kontras dengan kondisi permukaan tanah.

Kabel mungkin sudah terkubur, tapi masalah sosial justru muncul ke permukaan: pedagang tumpah ruah, pengamen berseliweran, dan parkir menjamur.

Subagyo menekankan keberadaan PKL menggerakkan roda perekonomian.

Namun, ia juga menegaskan pentingnya keseimbangan.

"Mereka para pelaku UMKM, tapi tidak boleh merebut haknya pejalan kaki. Kita akan tegas, tapi tetap humanis. Harmoni kehidupan akan kita tata," ucapnya.

Menurutnya, shelter untuk relokasi PKL sedang dirancang di beberapa titik.

Bahkan, anggaran kira-kira sebesar Rp1,5 miliar telah disiapkan untuk menata kawasan ini tersebut di tahun 2025.

"Sudah dibuat juga di sebelah selatan. Supaya keramaian bisa merata," ujarnya.

Namun pertanyaannya: apakah pemerintah daerah mampu menertibkan ratusan PKL dengan pendekatan kolaboratif, di tengah kebutuhan hidup harian mereka yang mendesak?

Subagyo juga menyoroti persoalan parkir liar dan potensi retribusi yang belum tergarap maksimal.

Saat ini ada 1.545 juru parkir resmi di Banyumas yang apabila setiap hari menyetor Rp10 ribu lewat QRIS ke rekening pemda maka potensinya besar.

"Kalau mereka dapat Rp100 ribu sehari, masih banyak sisanya. Potensi aslinya bisa Rp23 miliar, padahal target resmi hanya Rp5 miliar," ungkapnya.

Ia menegaskan tidak boleh ada pungli.

Hanya pemda yang berhak melakukan penarikan resmi, entah melalui pajak maupun retribusi.