Anak-anak SDN 4 Karangpucung Menanti Program Makan Bergizi Gratis yang Tak Kunjung Datang

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Seorang wali murid dari SDN 4 Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, menyuarakan pertanyaan dan kegelisahan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemkab Banyumas.

Ia mempertanyakan mengapa sekolah anaknya menjadi satu-satunya yang belum menjalankan program tersebut, sementara sekolah dasar lain di sekitarnya sudah lama menikmatinya.

Aduan yang disampaikan pada Kamis (12/6/2025) ini mendapat penjelasan mendalam dari Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas mengenai alasan di balik pelaksanaannya yang belum merata.

Baca juga: Baru 4 dari 46 Dapur MBG Beroperasi di Purbalingga, Disdik: Butuh Solusi Cepat

Pertanyaan Ortu: 'Kenapa Hanya SD Kami yang Belum?'

Dalam aduannya, wali murid tersebut mengungkapkan rasa herannya.

Ia melihat program MBG sudah berjalan lancar di sekolah-sekolah dasar lain di wilayah Karangpucung, namun tidak di SDN 4 Karangpucung.

"MBG (makan bergizi gratis) anak sekolah di SDN 4 karangpucung kapan mind, cuma SD kami yg belum berjalan, SD lain di karangpucung pwt selatan sudah lama berjalan, kenapa ya," tulisnya.

Pertanyaan ini mewakili perasaan orang tua lain yang menantikan giliran anaknya dapat merasakan program unggulan Pemkab Banyumas tersebut.

Jawaban Dindik: Peluncuran Bertahap, Terkendala Kapasitas

Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa program MBG yang telah diluncurkan sejak Januari 2025 memang diperluas secara bertahap.

Pelaksanaan di setiap sekolah bisa berbeda jadwalnya tergantung pada banyak faktor, seperti kesiapan fasilitas, sumber daya, hingga logistik.

Secara spesifik untuk kasus di wilayah Karangpucung, kendala utamanya adalah kapasitas produksi dari dapur pusat yang melayani area tersebut.

"Dinas Pendidikan sedang berkoordinasi dan sedang diusahakan oleh SPPG (Sentra Pangan dan Gizi) setempat agar SDN 4 Karangpucung segera mendapatkan manfaat dari MBG, karena kapasitas SPPG itu 3000-3500 porsi saja," jelas admin Dindik.

Keterbatasan kapasitas inilah yang membuat distribusi harus dilakukan secara bergiliran atau berdasarkan skala prioritas, sehingga tidak semua sekolah bisa menerima program MBG di waktu yang bersamaan.

Pihak dinas pun berharap agar pemerataan program ini bisa segera terwujud.