Dikabarkan Terseret Kasus Narkoba, Ketua DPRD Purbalingga Langsung Tes Urine ke 2 Rumah Sakit

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Nama Ketua DPRD Purbalingga Bambang Irawan terseret kasus dugaan narkoba.

Kabar ini kemudian ramai di media sosial.

Untuk menjawab isu liar tersebut, Bambang Irawan langsung melakukan tes narkoba di dua rumah sakit berbeda.

Kepada wartawan, Selasa (3/6/2025), dia mengungkap hasil tes tersebut.

"Saya sendiri kaget membaca berita itu."

"(Berita) itu salah besar dan tidak masuk akal."

"Saya sangat keberatan dengan pemberitaan seperti itu," kata Bambang Irawan kepada wartawan di Purbalingga.

Baca juga: Bupati Purbalingga Curhat ke Bank Daerah: Jangan Hanya Mengejar Laba, Bantu Wong Cilik!

Bambang mengatakan, informasi yang beredar itu tak berdasar dan telah mencemarkan nama baiknya.

Sebagai bentuk klarifikasi dan tanggung jawab moral, Bambang menjalani tes urine secara mandiri di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta dan RS Panti Rapih Yogyakarta.

"Hasilnya, negatif semua."

"Saya punya bukti autentik dari dua rumah sakit besar."

"Kalau memang diperlukan, saya siap memberikan keterangan ke aparat penegak hukum," imbuhnya. 

Dituding Pemesan Narkoba

Nama Bambang Irawan terseret kasus narkoba setelah polisi menangkap seorang pembeli narkoba.

Dalam informasi yang beredar di media sosial, pelaku tersebut mengaku membeli narkoba atas pesanan petinggi DPRD Purbalingga berinisial BI.

Bahkan, kabar tersebut menyatakan, narkoba itu dipesan menggunakan uang APBD.

"Kalau saya memesan, masa tidak dapat? Logikanya aneh."

"Saya sudah cukup lama di dunia politik dan tahu persis sensitivitas hal-hal seperti ini. Jadi tuduhan itu terlalu prematur," ucapnya. 

Baca juga: Bupati Purbalingga Tak Mau Infrastruktur Sengaja Dibuat Buruk Demi Anggaran Perbaikan Terus Cair

Bambang menegaskan, dirinya tidak tahu-menahu soal awal mula isu tersebut. 

Apalagi, disebut menggunakan dana APBD untuk membeli narkoba.

Menurutnya, mekanisme pengelolaan APBD sangat ketat dan tidak mungkin disalahgunakan untuk hal-hal ilegal.

"APBD itu jelas prosedurnya. Ada SPj, ada audit, ada aturan yang mengikat. Tidak bisa sembarangan," terangnya. 

Siap ke Jalur Hukum

Sementara itu, Kuasa hukum Bambang Irawan, Djoko Susanto SH menyatakan, pihaknya akan menempuh jalur hukum atas pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baik kliennya.

"Negara kita adalah negara hukum. Kami akan ambil dua langkah: klarifikasi kebenaran informasi dan melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan kabar palsu," ujar Djoko.

Ia menyebut, tuduhan tersebut sebagai bentuk character assassination yang menyerang martabat pribadi dan lembaga.

"Kalau ada yang menuduh, mereka harus bisa membuktikan." 

"Kami siap membawa masalah ini ke ranah hukum tanpa kompromi," tegasnya.

Djoko menambahkan, pihaknya telah menyiapkan berbagai dokumen, termasuk hasil tes medis, dan siap menyerahkannya kepada aparat penegak hukum dalam proses klarifikasi lebih lanjut. (*)