BPKP Evaluasi Progam MBG di Purbalingga, Tiga Sekolah Jadi Sampel

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purbalingga. 

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Purbalingga, Devy Setyawati mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan agar makanan yang disajikan oleh dapur telah sesuai dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). 

"Mereka hadir untuk mengevaluasi progam MBG, dan kami mendampingi mereka dengan mendatangi salah satu dapur dan beberapa sekolah. Mulai dari TK, SD hingga SMP sebagai penerima manfaat," ujarnya, Senin (27/10/2025). 

Proses evaluasi dilakukan dengan meninjau langsung proses penyediaan makanan di dapur dan mencocokan hasil olahan makanan dengan standar gizi yang telah ditetapkan. 

Adapun tiga sekolah yang menjadi sampel ialah TK Pertiwi Cabang Purbalingga, SDN 1 Purbalingga Wetan dan SMPN 2 Purbalingga yang terhubung dengan SPPG Purbalingga Wetan. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama lima hari mulai 20 hingga 24 Oktober 2025. 

"Dalam proses ini, tenaga gizi kami menghitung untuk nilai gizinya, lalu dibandingkan dengan standar dari BGN, dan BPKP lah yang melakukan pembandingan itu," ujarnya. 

Sementara itu terkait hasil evaluasi, pihaknya menyatakan belum bisa menyampaikan, karena masih dilakukan tahap penghitungan kecukupan gizi yang diterima oleh para siswa. 

"Hasilnya belum keluar. Namun nanti setelah keluar, tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk progam MBG di Purbalingga," ucapnya. 

Baca juga: Audiensi Pedagang Pasar Wonokriyo dan Dinas Mentok, Pedagang akan Konsultasi ke Kemendagri

Lebih lanjut, selain evaluasi dari BPKP, pihaknya mengatakan juga melakukan evaluasi mandiri melalui kegiatan inspeksi lingkungan di dapur MBG. Mulai dari pengecekan alur dapur, kebersihan hingga kelayakan sarana dan prasarana. 

"Kalau dapur sudah berdiri dan beroperasional, kami lakukan inspeksi lingkungan. Kalau ada alur dapur yang tidak sesuai, kami akan minta untuk segera diperbaiki," katanya. 

Kemudian, Devy mengatakan bahwa, evaluasi juga dilakukan bersama Dinas Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Jawa Tengah. 

Dalam forum tersebut dilakukan evaluasi di sekolah untuk membahas kendala teknis di pelaksanaan, seperti keterlambatan distribusi, kesiapan guru penerima dan pengelolaan makanan. 

"Kita pernah ada rapat dengan penjamin mutu. Disitu juga kita evaluasi teknis di lapangan, termasuk siapa guru yang menerima, kendala di tempat bagaimana dan lain sebagainya," ucapnya.

Devy menambahkan, saat ini pihaknya juga diminta oleh Pemkab untuk terus gencar melakukan pengawasan terhadap progam MBG agar tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. 

"Tentu, pengawasan akan terus kami gencarkan agar progam ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Salah satunya, kami sedang menggencarkan agar setiap dapur untuk segera melakukan Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS),"pungkasnya.