Longsor Pekalongan di Petungkriyono, Walhi Jateng Soroti Kemungkinan Perubahan Lanskap Bentang Alam

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah (Jateng) menolak pernyataan, curah hujan tinggi menjadi penyebab tunggal longsor Pekalongan di Kecamatan Petungkriyono.

Mereka pun meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengevaluasi kebijakan di daerah hulu terkait bencana tersebut.

Diketahui, longsor di Petungkriyono, Pekalongan, terjadi pada Senin (20/1/2025) petang. 

Hingga Rabu (22/1/2025) sore, bencana tersebut menewaskan 20 orang dan tujuh orang dilaporkan hilang.  

Baca juga: Bayi 5 Bulan Jadi Korban Tewas Longsor Pekalongan di Petungkriyono, Total 20 Jenazah Sudah Ditemukan

Manajer advokasi dan Kampanye  Walhi Jateng Iqbal Alma mengatakan, selain curan hujan, longsor di Petungkriyono, Pekalongan terjadi lantaran perubahan lanskap bentang alam.

"Walhi sangat menolak keras penyebab tunggal terjadinya bencana longsor di Petungkriyono (karena hujan). Kami menilai, pasti ada perubahan lanskap bentang alam yang memperparah bencana itu," katanya, Rabu (22/1//2025).

Sesalkan Penetapan RTRW 2024

Iqbal pun meminta Pemprov Jateng mengevaluasi kebijakan terhadap daerah-daerah rawan longsor di daerah hulu atau wilayah dataran tinggi.

Terlebih, Jateng, disebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP), sebagai provinsi nomor dua paling rawan mengalami bencana secara nasional.

Tak hanya melakukan evaluasi, pemerintah juga perlu melakukan riset yang mengulik penyebab atau akar masalah bencana.

"Jangan hanya terlena oleh curah hujan yang tinggi tanpa melihat penyebab lokalnya. Kondisi itu harus dicarikan solusi agar tidak berulang," paparnya.

Baca juga: 7 Korban Longsor Pekalongan Masih Hilang, Kepala BNPB Meminta Tim SAR Gabungan Cari sampai Ketemu

Sayangnya, di tengah kondisi bencana tersebut, Pemprov Jateng malah mengetok palu Rencana Rata Ruang Wilayah (RTRW) yang bertolak belakang dengan kondisi bencana terkini di Jawa Tengah, pada Desember 2024.
 
Iqbal menyebut, RTRW terbaru bakal menghilangkan 82 ribu hektare (ha) kawasan hulu atau daerah resapan.

Ditambah, ada seluas 16-18 ribu Ha wilayah konservasi atau cagar alam akan dibabat.

"Regulasi itu sangat bisa memperparah bencana di Jawa Tengah karena RTRW dikeluarkan tidak menjawab kebencanaan," terangnya. (*)