Warteg Jadi Faktor Angka Golput Pilkada di Tegal Tinggi

Perantau asal Tegal dikenal sebagai perantau ulung yang memiliki usaha jaringan Warung Tegal (Warteg).

Baca juga: Komnas HAM Komentari Proses Pilkada Kota Semarang: Bisa Jadi Percontohan!

Mereka enggan mencoblos saat Pilkada karena takut merugi.

Di sisi lain, mereka enggan memindahkan domisili data kependudukannya dengan alasan keterikatan daerah.

"Mereka beralasan ketika mencoblos harus tutup warung dua hari sehingga tak mau menanggung rugi yang cukup besar," paparnya.

Komnas HAM bahkan menemukan dalam satu kelurahan hanya ada 45 persen pemilih.

Sisanya sebesar 55 persen hidup di perantauan dan enggan pulang.

"Hasil uji petik di Kota Tegal bervariasi (partisipasi pemilihnya), tapi yang paling buruk hanya 45 persen yang menyampaikan hak pilih di satu kelurahan," terangnya.

Melihat kasus ini, Komnas HAM mendorong agar pekerja migran domestik dapat menyalurkan hak pilih meski merantau di luar daerah.

Pihaknya bakal membuat rekomendasi yang bisa dipertimbangkan pemerintah dan DPR untuk membuat regulasi pada Pilkada mendatang agar pekerja migran ber- KTP di Jawa Tengah bisa mendapatkan hak pilihnya di manapun tanpa tutup warung.

"Di mana setiap orang berapa pun itu harus diberi kesempatan untuk bisa memilih karena itu hak asasi," katanya. (*)

Baca juga: Jiwa Ksatria Bima - Mujab Paslon Bupati Tegal, Sambangi Kediaman Ischak untuk Ucapkan Selamat