Warteg Jadi Faktor Angka Golput Pilkada di Tegal Tinggi

TRIBUNBANYUMAS.COM, TEGAL - Banyaknya pemilik warteg yang merantau disebut menjadi faktor penyebab angka golongan putih alias golput pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada di Kabupaten dan Kota Tegal tinggi.

Hal ini berdasarkan dengan temuan Komnas HAM soal angka partisipasi Pilkada di Jateng.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin P Siagian menilai, Pilkada i Jateng sangat dinamis.

Baca juga: Klaim Punya 2700 Anggota, Paguyuban Pedagang Warteg Deklarasi Dukung Faruq - Ashim di Pilwakot Tegal

Dinamis yang dimaksud adalah terkait berbagai masalah yang ditemukan timnya.

Maslaah yang terjadi yakni berupa pelanggaran netralitas aparat desa, selisih data pemilih disabilitas, dan banyaknya pekerja migran domestik yang tidak bisa memberikan hak pilihnya. 

"Pilkada Jateng menjadi provinsi prioritas karena merupakan barometer pilkada di Indonesia."

"Kita punya kepentingan supaya pilkada berlangsung dengan baik dan berkualitas di Jawa Tengah," kata Saurliln di Semarang, Jumat (29/11/2024).

Baca juga: Semua Orang Ingin Nyoblos di TPS Tegal Ini, Buka Stan Warteg Makan Gratis Buat Pemilih

Saurlin kemudian merinci soal temuannya.

Terkait pemilih disabilitas, dia menemukan adanya perbedaan data antara Pemilu (Pilpres dan Pileg) dengan Pilkada yaitu selisih dari jumlah pemilih di angka sekira 180.000 menjadi 140.000.

"Tentu itu angka signifikan jadi kami desak KPU dan Bawaslu untuk kroscek data tersebut," ungkapnya.

Adapun soal netralitas aparat desa, diakuinya nanti yang akan menindaklanjutinya adalah Bawaslu.

"Masalah ini adalah pekerjaan rumah untuk pemilu berikutnya supaya kualitas ini tetap semakin baik ke depan," tuturnya.

Pemilik Warteg Enggan Rugi

Kemudian, soal pekerja migran domestik yang cukup banyak menjadi pemilih golongan putih (golput) menjadi persoalan tersendiri terutama di wilayah yang tersebar di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal.

Saurlin mendapati tingginya angka warga Tegal yang merantau atau menjadi pekerja migran domestik.

Kondisi itu membuat mereka kehilangan hak pilih saat Pilkada.