Komnas HAM Komentari Proses Pilkada Kota Semarang: Bisa Jadi Percontohan!

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia alias Komnas HAM mengomentari proses jalannya Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada di Kota Semarang.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin P Siagian menuturkan, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Semarang patut menjadi percontohan  di Indonesia.

Alasannya, isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) dan kabar bohong (hoax) yang berkembang selama masa kompetisi Pilwalkot Semarang tidak mempengaruhi pilihan masyarakat.

Baca juga: Ter-Update Hasil Quick Count Pilwakot Semarang, Kapan Diumumkan Resmi?

Buktinya, calon pasangan kepala daerah yang menjadi sasaran isu tersebut tetap unggul di hasil hitung cepat.

"Saya kira itu praktik yang menunjukkan kedewasaan dan harapan baru baru dari Semarang sebagai Indonesia mini," ucap Komisioner Komas HAM Saurlin P Siagian di Kota Semarang, Jumat (29/11/2024).

Sosok Agustin yang menjadi calon wali kota (cawalkot) dengan dobel minoritas yakni perempuan dan non-islam.

Paurlin menyebut, pihaknya menerima laporan adanya bombardir pada isu SARA melalui pesan berantai yang menimpa paslon tersebut. 

Baca juga: LINK Real Count Hasil Pilkada Kota Semarang 2024 KPU, Cek Suara Yoyok-Joss dan Agustin-Iswar

Di satu sisi, terdapat organisasi-organisasi agama yang membuat surat edaran dengan menyinggung  isu SARA.

"Namun, ternyata ada sebuah praktik yang menurut saya bisa dicontoh di Indonesia bahwa isu SARA dan hoax  tidak bekerja dengan efektif dikala masyarakat sudah mulai dewasa," paparnya.

Pilwalkot Semarang diikuti dua pasangan calon.

Calon nomor urut 1 yakni Agustina Wilujeng Pramestuti-Iswar Aminuddin didukung PDIP.

Pasangan nomor urut 2, Yoyok Sukawi-Joko Santoso disokong koalisi sembilan partai parlemen dan delapan partai non parlemen.

Partai politik parlemen, yakni Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PSI, Golkar, PAN, PPP, dan Nasdem. Selain itu juga didukung delapan partai non parlemen, yaitu Partai Buruh, Perindo, Gelora, Garuda, Hanura, PKN, PBB, dan Prima.

Komnas HAM soal Pilkada Jateng

Sementara, Saurlin menilai, Pilkada Jateng sangat dinamis.

Dinamis yang dimaksud Saurlin adalah terkait berbagai masalah yang ditemukan timnya yakni berupa pelanggaran netralitas aparat desa, selisih data pemilih disabilitas, dan banyaknya pekerja migran domestik yang tidak bisa memberikan hak pilihnya.

"Pilkada Jateng menjadi provinsi prioritas karena merupakan barometer pilkada di Indonesia."

"kita punya kepentingan supaya pilkada berlangsung dengan baik dan berkualitas di Jawa Tengah," imbuhnya. (*)

Baca juga: Pengamat Sebut Yoyok-Joss Diunggulkan di Pilkada Kota Semarang Karena Faktor Ini