Dukung Kemenkes dan Polri Usut Tuntas Kematian Dokter Aulia, Warga Tegal di Jakarta Siap Gelar Aksi

TRIBUNBANYUMAS.COM, TEGAL - Kematian dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang diduga mengalami perundungan, memantik kemarahan warga Tegal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Mereka pun menyerukan aksi solidaritas yang akan digelar di Kantor Kementrian Kesehatan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta, Jumat (6/9/2024), sekira pukul 13.30 WIB.

Dalam aksi tersebut, mereka akan menyatakan dukungan kepada Kemenkes RI dan Polri untuk mengusung tuntas kematian dr Aulia Risma Lestari.

Ajakan menggelar aksi ini diserukan lewat berbagai media massa.

Sebelumnya, Rabu (4/9/2024), ibunda dokter Aulia, Nuzmatun Malinah, telah melaporkan kasus kematian anaknya ke Polda Jateng.

Malinah datang ke Polda Jateng didampingi Misyal Achmad SH MH, kuasa hukum dari Kemenkes RI.

Baca juga: Keluarga Dokter Aulia Akhirnya Lapor Perundungan ke Polda, Seret Senior hingga Kaprodi PPDS Undip

Mereka melaporkan dugaan perundungan, pemerasan, dan intimidasi yang dialami dokter Aulia dari beberapa senior di PPDS Anestesi Undip Semarang. 

Ketua Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu (IKBT-BA) Jabodetabek, Dr Tafakurrozak mengatakan, aksi solidaritas warga Tegal di Jabodetabek akan diikuti sekira 500 orang.

"Bagi warga Tegal yang ada waktu luang, bisa bergabung. Kami mendukung Kemenkes RI dan Polri mengusut tuntas kematian dokter Aulia," katanya, Kamis (5/9/2024).

Menurut Tafakurrozak, jutaan warga Tegal di perantauan mendukung Kemenkes RI dan Polri. 

Baca juga: Hasil Investigasi Kemenkes: Dokter Aulia Diduga Dipalak Senior PPDS Undip hingga Rp40 Juta Per Bulan

Ia berharap, Kemenkes RI dan Polri bisa melakukan investigasi, mencari tahu penanggungjawab dan aktor intelektual kejahatan yang dialami dokter Aulia.

"Aktor intelektual harus bertanggung jawab, jangan sampai ada show of force yang justru dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik."

"Kami sepenuhnya bersama Kemenkes dalam rangka menuntaskan kasus perundungan karena hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dan setransparan mungkin," ujarnya. (*)

Baca juga: Kades Winong Diduga Tilap Dana Desa Rp300 Juta, Inspektorat Pati Terjunkan Tim Investigasi

Baca juga: Daftar di Menit Akhir, Maruf Cahyono-Yulianti Gagal Ikut Pilkada Banyumas karena Berkas Tak Lengkap