Pemprov Jateng Antisipasi Kerawanan Pilkada 2024, Lebih Rawan Dibandingkan Pilpres

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kerawanan tiap tahapan Pilkada serentak 2024.

Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, dalam penyelenggaraan Pilkada, potensi kerawanannya beragam.

Mulai dari kompetisi antar parpol pendukung yang sangat intens, hoaks, hate speech, money politics, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Di Purbalingga, Kapolda Jateng Sebut 3 Pilar Adalah Kunci saat Pilkada

"Untuk Pilkada saya kira lebih rawan dibandingkan Pilpres," kata Nana.

Satu upaya mitigasinya adalah dengan koordinasi antara Pemprov Jateng, KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan Kejaksaan Tinggi.

"Kita maksimal dalam mengawal dan menyukseskan pemilu ini.

Sehingga butuh peningkatan sinergi di antara kami,” kata Nana saat menerima kunjungan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (4/6/2024).

Baca juga: Peringatan Kapolda ke Kapolres di Jateng saat Terjadi Kontinjensi di Pilkada 2024

Selain itu, kata dia, diperlukan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi konflik antarkelompok masyarakat pendukung.

Nana melanjutkan, perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait.

Tujuannya agar dapat menjaga kondusivitas, kelancaran, dan ketertiban wilayah selama pemilu.

"Kami juga merangkul forum-forum (warga) supaya mampu menjaga kondusivitas wilayah," ungkap Nana.

Desk Pilkada

Pemantauan dan inventarisasi permasalahan selama tahapan Pilkada ini juga dilakukan melalui Desk Pilkada yang juga melibatkan instansi vertikal.

Desk Pilkada tingkat provinsi sampai kabupaten/kota juga sudah dibentuk.

Baca juga: Tak Dapat Restu Keluarga, Kades Kasegeran Mundur dari Pencalonan Bacawabup Pilkada Banyumas

"Posko Pilkada juga sudah disiapkan.

Di kabupaten/kota juga sudah membuat," jelasnya.