Minggu, 31 Mei 2026

Berita Nasional

Ada Potensi Gagal, Perhimpunan Pendidikan dan Guru Minta Program Makan Siang Gratis Tak Ganggu BOS

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mewanti-wanti agar pelaksanaan program makan siang gratis tak mengganggu dana BOS.

Tayang:
Editor: rika irawati
FREEPIK/JCSTUDIO
Ilustrasi program makan siang gratis untuk anak sekolah. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mewanti-wanti agar pelaksanaan program makan siang gratis milik calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang tak mengganggu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mewanti-wanti agar pelaksanaan program makan siang gratis milik calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang tak mengganggu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Mereka pun meminta tim Prabowo-Gibran menjelaskan kepada publik secara detail program tersebut, terutama sumber pendanaan.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) P2G Feriyansyah.

"Bagi siswa Indonesia, (program makan siang gratis) ini kabar baik karena ada jaminan mereka pasti mendapatkan makan di sekolah."

"Namun, ini adalah janji dari pasangan calon presiden yang belum dinyatakan menang oleh KPU," ungkap Feri, dilansir dari rilis P2G, Minggu (3/3/2024).

Feri mengakui, ada sejumlah negara yang menerapkan makan siang gratis.

Tetapi, tidak menutup kemungkinan, program ini gagal, seperti yang terjadi di Amerika Serikat.

"Di Amerika Serikat, awal tahun 2020, program makan siang gratis di sekolah gagal bukan karena pandemi tapi karena para siswa tidak mengambil jatah makan siang gratis."

"Ternyata, label makan siang gratis hanya untuk orang miskin, membuat anak-anak memilih tidak makan dan program ini ditutup di beberapa sekolah," kata dia berdasarkan data yang dia miliki.

Baca juga: Program Makan Siang Gratis Capres Prabowo Mulai Diakomodasi Pemeritah, Masuk Penyusunan RAPBN 2025

Feri menyatakan, kebijakan ini harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kondisi lapangan.

Misal, di negara Uni Eropa, penerapannya berbeda-beda.

"Tentunya, ini harus bisa kita hindari jika program ini dijalankan nanti," pesan Feri.

Seperti negara Belanda dan Denmark, keduanya tidak menerapkan makan siang gratis dan tidak masalah untuk mereka.

"Yang menerapkan makan siang gratis, seperti negara Finlandia, Estonia, Swedia, Latvia, dan Lithuania. Namun, masing-masing negara tersebut berbeda pendekatannya," tambahnya.

Ia mencontohkan, di Finlandia, asupan gizi pada makanan pada hari Senin ditambah 20 persen karena anak-anak kurang mendapat gizi di akhir pekan.

"Jadi, rencana program ini tidak bisa didiskusikan serampangan tanpa mengalkulasikan mulai dari sumber anggaran, teknis, produksi, skema distribusi, partisipasi publik dan sebagainya," kata Feri.

India Bisa Jadi Contoh

Feriyansyah juga menekankan bahwa di berbagai negara, konsep makan siang gratis untuk anak sekolah sebetulnya merupakan kebijakan yang sudah lazim.

"Kita perlu memerhatikan negara-negara yang sudah menerapkannya dan menghindari masalah-masalah yang potensial dari kebijakan makan siang gratis di sekolah. Harus hati-hati dan tidak gegabah," tambah Feri.

Baca juga: Serupa Makan Siang Gratis, Purbalingga Lebih Dulu Jalankan Rantang Berkah bagi Lansia Sebatang Kara

Feri pun mencontohkan program makan siang gratis di India yang dinilai sukses lantaran mampu menurunkan angka stunting.

"Misal, India setelah menerapkan program makan siang gratis, berhasil menurunkan angka stunting hingga 22 persen dalam 11 tahun. PDB per kapita dari 442 dollar menjadi 2238 dollar, dan pertumbuhan PDB dari 0,24 persen menjadi 9.05 persen," ungkapnya.

Belajar dari India, Feri menilai, makan siang gratis tidak sebatas program jangka pendek namun menjadi hak konstitusional yang melekat pada anak usia sekolah.

"Mahkamah Konstitusi di India memberikan mandat kepada siapapun perdana menteri dan gubernur di India bahwa makan siang gratis harus terus dijalankan dengan kandungan 300 kalori dan 8-12 gram protein," imbuhnya.

Selain itu, masalah lain yang harus dipertimbangkan ialah bagaimana teknis, kesiapan fasilitas penunjang, seperti cafetaria dan pengawasan standar gizi untuk tiap sekolah.

"Ini harus koordinasi dinas kesehatan, BPOM, dan Pemda setempat," katanya. (Kompas.com/Sandra Desi Caesaria)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "P2G Tolak Penggunaan Dana BOS Sekolah untuk Program Makan Siang Gratis".

Baca juga: Terjadi Lonjakan Perolehan Suara dalam Tiga Hari, PSI Berpeluang ke DPR RI?

Baca juga: Bantuan Sulit Dikirim Lewat Darat, Amerika Serikat Hujani Warga Gaza Paket Makanan dari Pesawat

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved