Program Makan Siang Gratis Capres Prabowo Mulai Diakomodasi Pemeritah, Masuk Penyusunan RAPBN 2025

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Program makan siang gratis yang diusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam agenda pembahasan rapat kabinet paripurna, Senin (26/2/2024).

Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mempertimbangkan hasil Pemilu 2024 dan mengakomodir program capres terpilih.

Bocoran isi sidang kabinet ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Tadi, ada (ada pembahasan soal program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY, ditemui seusai mengikuti sidang di Istana Negara, Jakarta.

"Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik," kata dia.

Baca juga: Prabowo-Gibran Usul Makan Siang Gratis, Apa Dampaknya untuk Masyarakat?

83 Juta Penerima Program Makan Siang Gratis

AHY menuturkan, ada 83 juta penerima program makan siang gratis dan susu gratis.

Oleh karena itu, secara nominal, diperlukan anggaran yang cukup besar dari pemerintah untuk program tersebut.

Selain itu, bukan hanya untuk memberikan tambahan gizi, program tersebut bertujuan menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Karena ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan pokok pangan yang besar, karena bisa dibayangkan, satu anak saja, beras, nasi, lauk, sayur, buah, susu, kalikan 83 juta," kata dia.

"Jadi, akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat, daerah di tingkat lokal dan UMKMl lokal kita tumbuh, para petani senang, nelayan senang, karena hasil panen pertanian dan tangkapannya bisa diserap langsung untuk memenuhi program makan siang gratis ini," ucap dia.

Baca juga: Hubungan Sempat Memanas Perkara Kudeta Demokrat, Moeldoko dan AHY Salaman sebelum Sidang Kabinet

Sidang kabinet pada Senin membahas sejumlah isu, antara lain soal persiapan Ramadan dan Idulfitri 2024, rencana kerja pemerintah, dan kerangka kerja ekonomi makro 2025.

Dalam sambutannya di sidang, Presiden Joko Widodo mengatakan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 harus dipersiapkan dengan mempertimbangkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu, program kerja mendatang juga harus bisa mengakomodasi program dari presiden terpilih.

"Terkait rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024," ujar Jokowi.