7 BUMN Dibubarkan, Bagaimana Nasib Karyawannya?

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan karena dinilai tak berkembang dalam bisnis.

Pemerintah memastikan, hak-hak karyawan terdampak pembubaran tujuh BUMN itu terpenuhi.

Satu di antaranya, lewat penjualan aset.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dalam konferensi pers, Jumat (29/12/2023).

Tiko, sapaannya, mengatakan, pemenuhan hak karyawan usai pembubaran tujuh perusahaan BUMN itu menjadi prioritas.

Begitu pula pembayaran pajak yang akan dipenuhi lewat penjualan aset melalui kurator.

Baca juga: Karyawan BUMN Ditangkap Densus 88 Antiteror di Bekasi, Masih Diinterogasi

Ini sudah dilakukan, satu di antaranya oleh BUMN Merpati Airlines, dalam menyelesaikan pemenuhan pensiun karyawan.

"Nanti, ada ranking daripada yang punya hak atas aset, yang pasti, termasuk pajak dan pegawai," kata Tiko dalam Konferensi Pers Update Pembubaran 7 BUMN di Menara Danareksa, Jakarta, Jumat.

"Sebagai contoh, kemarin, Merpati (Airlines) itu penjualan asetnya dipakai juga menyelesaikan kewajiban pensiunnya," sambungnya.

Tiko mengatakan, alasan pembubaran 7 perusahaan tersebut lantaran tidak berkembang dalam bisnis.

Pembubaran dilakukan melalui kepailitan dan penerbitan peraturan pemerintah (PP).

"Karena Perseroan Terbatas atau PT maka proses pembubaran melalui kepailitan, dilakukan PPA kalau restrukturisasi gagal."

"Kalau enggak layak masuk ke pembubaran, pelaksanaan melalui undang-undang kepailitan," ujarnya.

Baca juga: Truk Pengangkut Ratusan Anjing Benar ke Sragen? Ini Hasil Investigasi Polisi dan Pengadu

Tiko menambahkan, pemerintah tidak membeda-bedakan perusahaan di BUMN.

Perusahaan yang tidak layak secara bisnis, kata dia, akan masuk likuidasi dan dilanjutkan dengan kepailitan.