Alasan Pj Gubernur Tetapkan UMK Jateng Rata-rata Rp89 Ribu atau 4 Persen

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana membeberkan alasan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jateng sekitar 4 persen atau sekitar Rp89 ribu.

Menurutnya, penetapan UMK sudah dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah pusat

Upah minimum ini juga berkaitan dengan program prioritas nasional.

Baca juga: Alasan UMK Kota Semarang Tertinggi dan Daerah Lain tak Boleh Iri

Oleh karena itu, pihaknya berpedoman kebijakan pemerintah pusat.

Selain itu, inflasi Jateng juga menjadi pertimbangan penetapan UMK.

"Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota juga jadi dasar penetapan UMK," kata Nana kepada Tribunbanyumas.com baru-baru ini.

Nilai alfa juga menjadi elemen penetapan upah minimum.

Baca juga: Alhamdulillah, UMK 2024 Kota Pekalongan Tertinggi ke-6 di Jateng, Naik Rp83 Ribu

Alfa mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Nana menegaskan, data yang digunakan dalam penetapan UMK merupakan data resmi dari BPS.

Upah minimum yang ditetapkan, hanya berlaku untuk pekerja dengan masa bekerja kurang dari 1 tahun.

Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, upah berpedoman pada struktur skala upah.

Regulasi mengenai struktur skala upah akan diterbitkan melalui SK Gubernur Jateng.

"Hal itu sebagai pedoman para pengusaha untuk menetapkan upah untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun," terangnya.

Respons Buruh

Alasan penetapan UMK tersebut ditanggapi aliansi pekerja.