Berita Jateng

Kemiskinan Ekstrem di Jateng Diklaim Tinggal 1,1 Persen, Pemprov Targetkan 2024 Tuntas

Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Jateng tuntas atau nol persen pada 2024.

Penulis: budi susanto | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/DOK HUMAS PEMPROV JATENG
Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana saat memimpin apel di halaman Kantor Gubernur Jateng, Senin (13/11/2023). Nana menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Jateng tuntas atau nol persen pada 2024. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Jateng tuntas atau nol persen pada 2024.

Bukan tanpa alasan target ini dibuat. Dari data yang dimiliki Pemprov Jateng, angka kemiskinan ekstrem di Jateng pada kuartal 4 2023 tinggal 1,1 persen.

Nana mengatakan, persentase kemiskinan ekstrem di Jateng turun dibandingkan 2022 yang mencapai 1,97 persen.

Penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga penghujung 2023 mencapai 0,87 persen.

Baca juga: Pj Gubernur Jateng Terima Penghargaan dari Wapres Maruf Amin, Terkait Kemiskinan Ekstrem

Atas upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem tersebut, Provinsi Jateng menyabet penghargaan dari pemerintah pusat berupa insentif fiskal senilai Rp5,79 miliar.

"Dari 38 provinsi, hanya tujuh provinsi yang mendapat penghargaan, termasuk Jateng. Ini suatu kebanggaan."

"Tetapi, belum selesai karena target di 2024, kemiskinan ekstrem harus 0 persen atau zero kemiskinan ekstrem," kata Nana saat memimpin apel di halaman Kantor Gubernur, Senin (13/11/2023).

Nana juga memberi arahan ke jajarannya agar bekerja keras mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem itu.

Nana optimistis, jajarannya mampu mewujudkan target penuruan angka kemiskinan ekstrem untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Atasi Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Jateng Gandeng Baznas dan Swasta

Ada delapan komponen sasaran yang diintervensi Pemprov Jateng guna mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Ke delapan komponen sasaran itu adalah perbaikan rumah tidak layak huni, pemasangan listrik gratis atau program listrik murah, sumber air, jamban, penanganan stunting, anak tidak sekolah, disabilitas, dan individu tidak bekerja.

"Selain menggunakan anggaran negara, berbagai pihak juga kami gandeng untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengentasan kemiskinan. Antara lain, CSR perusahaan swasta, BUMN, BUMD, lembaga amil zakat, dan masyarakat filantropi," imbuhnya. (*)

Baca juga: Kota Semarang Bakal Punya Taman Senilai Rp1 Miliar, Dibangun di Depan Pintu 4 Pelabuhan Tanjung Emas

Baca juga: Kenalkan Sejarah Rokok Kudus, Komunitas Ini Ajak Wisatawan Susuri Tempat Syuting Gadis Kretek

Sumber: Tribun Banyumas
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved