2 Menteri Nasdem Tak Hadir saat Rapat Soal Pangan dan Kehutanan di Istana Presiden, Positif Diganti?

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Isu resuffle atau perombakan kabinet makin menguat dengan tidak hadirnya dua menteri dari Partai Nasdem dalam rapat di Istana Negara, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Padahal, topik yang dibahas berkaitan langsung dengan posisi yang diemban dua menteri tersebut.

Hari itu, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo menggelar dua kali rapat membahas soal pangan dan kehutanan.

Namun, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, tidak terlihat hadir. Keduanya merupakan menteri dari Nasdem.

Hanya ada Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso yang hadir dalam rapat membahas soal pangan mengatakan, tak mengetahui alasan Mentan Syahrul Yasin Limpo tak diundang Jokowi.

Menurutnya, keputusan itu merupakan kewenangan Jokowi.

"Lho, jangan tanya saya, dong. Kan saya enggak tahu," kata pria yang akrab disapa Buwas itu.

Baca juga: Dorongan Resuffle Kabinet Kian Santer, Presiden Jokowi Diperkirakan Lengserkan 2 Menteri Nasdem

Baca juga: Petinggi Nasdem, PKS, dan Demokrat Akrab Duduk Satu Meja, Siap Resmikan Koalisi?

Namun begitu, Buwas menyatakan bahwa tidak diundangnya Mentan Syahrul Yasin Limpo bisa saja karena materi yang dibahas Jokowi adalah operasi pasar.

Leading sektor untuk operasi pasar adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.

Karena itu, yang terlihat hadir adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Ini kan operasi yang dimaksud Pak Presiden tadi, ini bagaimana melaksanakan operasi pasar. Operasi pasar kan stabilisasinya ada di Kemendag, nih. Bulog pelaksananya. Badan pangan nasional yang pegang regulasinya itu."

"Ya, itu aja mungkin (alasannya). Jadi jangan kemana-mana pikirannya," jelasnya.

Lebih lanjut, Buwas menambahkan, Mentan Syahril Limpo tak diundang karena Kementerian Pertanian hanya fokus kepada pendistribusian.

"Karena Mentan kan produksinya. Yang itu tadi kan yang diutamakan Presiden kan pendistribusiannya ya kita bertiga yang tanggung jawab pendistribusiannya ini," jelasnya.