Siap-siap! Polda Jateng Bakal Terapkan Tilang Berbasis Drone di Karanganyar

TRIBUNBANYUMAS.COM, KARANGANYAR - Ditlantas Polda Jawa Tengah bakal menerapkan tilang elektronik berbasis drone di 35 kabupaten/kota di Jateng.

Saat ini, uji coba tengah dilakukan di tujuh kabupaten/kota, satu di antaranya di Kabupaten Karanganyar.

Uji coba lapangan dilakukan di simpang empat, Jalan Solo-Sragen, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Kamis (19/1/2023).

Kanit VI Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jateng AKP Tri Afandi mengatakan, dalam uji coba ETLE drone sudah memenuhi standar.

"Nantinya, seusai uji coba berhasil, spesifikasi drone akan dinaikkan," ucap Afandi dikutip dari TribunSolo.com, Kamis.

Baca juga: Jalan Gebyog Karanganyar Mulai Dibeton, Ditarget Rampung sebelum Lebaran

Baca juga: Perhiasan Rp80 Juta Milik Warga Bejen Karanganyar Raib saat Akan Dipakai, Pencuri Anak Kos

Afandi mengatakan, tujuh kabupaten/kota menguji coba ETLE drone, yaitu Salatiga, Demak, Kudus, Jepara, Klaten, Solo, dan Karanganyar.

Dia menuturkan, Ditlantas terus melakukan inovasi dalam rangka kerja efektif dan efisien satuan lalu lintas.

"Lebih bisa mobile dan dinamis. Membidik dari udara situasi lalu lintas di bawahnya. Pelanggaran kasat mata juga terekam," kata dia.

Dia mengatakan, saat dilakukan uji coba, drone hanya mampu terbang 30 menit.

Selain itu, alat tersebut juga mampu menghindari cuaca buruk, semisal hujan dan angin kencan.

Baca juga: Polres Karanganyar Gencarkan Razia Motor Berknalpot Brong, Sasarannya Tawangmangu dan Ngargoyoso

Baca juga: Truk Tabrak Tiang Listrik di Papahan Karanganyar, Listrik Ke Rumah 2.720 Pelanggan Sempat Padam

Drone juga mampu membidik pelanggaran dengan kualitas foto yang jernih meski berjarak cukup jauh.

"Ini akan dievaluasi agar performa lebih bagus," tutur dia.

Afandi melajutkan, setiap satu unit drone, setidaknya membutuhkan dua orang operator.

Untuk itu, pihaknya akan menggandeng banyak vendor penyedia drone untuk bekerja sama dengan Satlantas di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Sementara, kapan akan diterapkan, pihaknya mengaku menunggu waktu.