Berita Jateng

Pemprov Jateng Pasang Badan untuk Tenaga Honorer, Tegas!

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) keberatan jika tenaga honorer dihilangkan sebagaimana surat edaran Kementerian PAN-RB.

Kemenpan RB
Ilustrasi Pegawai Honorer. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) keberatan jika tenaga honorer dihilangkan sebagaimana surat edaran Kementerian PAN-RB. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ( Pemprov Jateng) pasang badan untuk para pegawai honorer atau non-ASN.

Jateng keberatan jika status pegawai honorer dihapus pada 2023 mendatang.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mewacanakan penghapusan pegawai honorer. 

Sebagaimana Surat Edaran Menteri PAN-RB bernomor B/185/M.SM.02.03/2022, pegawai di instansi pemerintahan hanya diisi oleh ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca juga: Tenaga Honorer K2 Brebes Ajukan Judicial Review dengan Tergugat Presiden Jokowi, Ini Tuntutannya!

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Wisnu Zaroh mengatakan, keberadaan tenaga honorer berperan penting dalam membantu jalannya program dan kinerja pemerintahan.

Wisnu mengaku bahwa tenaga honorer selama ini memiliki peran sangat penting.

Mereka menempati posisi strategis dalam menunjang proses berjalannya birokrasi pemerintahan daerah.

"Keberadaan honorer itu bagaimana pun kita butuh, karena kadang-kadang kita kekurangan pegawai ASN.

Mereka bener-bener mengisi kekosongan tugas ASN," kata Wisnu.

Baca juga: Temui Bupati, Tenaga Honorer Cilacap Minta Diangkat Menjadi ASN atau PPPK Jalur Afirmasi

BKD Jateng keberatan jika Menpan-RB tetap akan melanjutkan rencana penghapusan honorer pada November 2023 mendatang.

Namun jika pegawai honorer ditiadakan di instansi pemerintahan dan jumlah ASN tidak memenuhi, maka instansi akan merekrut tenaga alih daya (outsourcing).

"Misalkan dalam formasi itu jumlah yang dibutuhkan misalkan 6, namun yang ada 4.

Kekurangan 2 berati itu diisi PPPK.

Kalau gak memenuhi, akhirnya ambil swasta (outsourcing)," lanjut Wisnu.

Baca juga: Gubernur Ganjar Dorong Pemerintah Pusat Kaji Ulang Penghapusan Tenaga Honorer

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved