Berita Jateng

Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Gubernur Ganjar Manfaatkan Potensi Anggaran BTT Rp 500 Miliar

"Angka ini bisa kita pakai untuk mengintervensi potensi-potensi yang memang bisa membikin kenaikan harga yang berdampak pada inflasi," tegasnya.

Penulis: Abduh Imanulhaq | Editor: Pujiono JS
Istimewa
Ganjar mengikuti pertemuan Kepala Daerah se Indonesia tentang Pengendalian Inflasi di Daerah yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara virtual, Senin (12/9). 

TRIBUNBANYUMAS.COM - SEMARANG - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tentu berpengaruh terhadap inflasi. Untuk itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo terkait Pengendalian Inflasi Daerah akibat penyesuaian harga BBM.

Baca juga: Harga Beras di Jateng Sempat Naik, Gubernur Ganjar Pastikan Stok Aman dan Upayakan Tekan Harga

Baca juga: Bupati Purbalingga Siapkan Operasi Pasar hingga BLT untuk Cegah Inflasi, Imbas Kenaikan Harga BBM

Baca juga: Ganjar Minta Rekomendasi kepada KPPU Terkait Percepatan Penanganan Inflasi di Jateng

Selain memaksimalkan dua persen Dana Transfer Umum (DTU), Ganjar menyiapkan potensi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Rp 500 Miliar akumulasi 35 kab/kota.

Hal itu disampaikan Ganjar usai mengikuti pertemuan Kepala Daerah se Indonesia tentang Pengendalian Inflasi di Daerah yang dipimpin Presiden Joko Widodo secara virtual, Senin (12/9).

Dalam arahannya, Jokowi meminta pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat.

"Karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini saya melihat dampak terhadap inflasi ini akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta gubernur. walikota agar daerah bersama dengan pusat bekerjasama seperti saat mengatasi Covid. Saya yakin Insyaallah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini bisa kita kendalikan di bawah lima (persen)," kata Jokowi.

Baca juga: 845 Keluarga di Majenang Cilacap Mulai Terima BLT BBM, Partini: Alhamudillah, Terbantu Sekali

Baca juga: Sidak Dampak Kenaikan Harga BBM, Gubernur Ganjar Upayakan Bantuan untuk Sopir dan Ojol

Baca juga: 2000 Warga Terdampak Kenaikan Harga BBM di Purbalingga Dapat Bantuan dari Polres, Dibagikan Bertahap

Di kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan pemerintah daerah bisa turut serta mengintervensi dampak kenaikan dengan memaksimalkan anggaran dua persen dari Dana Transfer Umum.

"Dua persen dari DTU bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. Bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan," tegas Jokowi.

Gubernur Ganjar Pranowo usai acara menegaskan, pesan yang disampaikan Presiden Jokowi telah dihitung dengan seksama.

Ganjar sepakat dengan Presiden agar penyesuaian harga BBM tidak menyebabkan kenaikan pada harga kebutuhan lainnya.

"Tugas kami sekarang menghitung secara detail dan memastikan seluruh potensi anggaran yang bisa dipakai untuk mengintervensi kita lakukan," ujarnya.

Terkait anggaran dua persen dari DTU, Ganjar telah menyiapkan rincian pemanfaatannya. Terutama pada masyarakat yang terdampak langsung seperti nelayan, petani dan ojek online.

Bantuan yang disiapkan di antaranya; bantuan sosial untuk 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojek online sebesar Rp12,7 miliar.

Kemudian bantuan bagi pelaku distribusi pangan sebesar Rp2,4 miliar.

Baca juga: BBM Naik, Gubernur Ganjar Siapkan Rp60 Miliar untuk Bantuan dan Subsidi Rakyat

Baca juga: Warga Karangwangkal Banyumas Mulai Terima BLT BBM: Meski Tidak Cukup Tapi Alhamdulillah

Baca juga: Rela Hujan-hujanan. Emak-emak di Banyumas Gelar Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Selain itu bantuan sosial sebesar Rp8,7 miliar kepada 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi nelayan bagi 10.000 orang, subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut sebesar Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah sebesar Rp905 juta.

Ganjar juga akan memaksimalkan potensi anggaran dari sumber lain. Soal ini, Bank Indonesia menghitung hingga September 2022 setidaknya ada Dana Tak Terduga sekitar Rp 500 Miliar akumulasi dari 35 kota kabupaten.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved