Sidak Dampak Kenaikan Harga BBM, Gubernur Ganjar Upayakan Bantuan untuk Sopir dan Ojol

TRIBUNBANYUMAS.COM, BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek langsung dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dialami oleh sopir angkutan kota (angkot).

Dari pengecekan di pangkalan angkot Pasar Sunggingan, Kabupaten Boyolali, para sopir mengaku sudah kesulitan mendapatkan setoran sejak pandemi.

Baca juga: Truk Tangki BBM Berlogo Koperasi Kepolisian Diamankan Polres Blora, Diduga Angkut Solar Ilegal

Baca juga: Cek Rekening! BSU BBM Rp 600 Ribu bagi Pekerja dan Buruh Cair Mulai Besok, 12 September 2022

Baca juga: 2000 Warga Terdampak Kenaikan Harga BBM di Purbalingga Dapat Bantuan dari Polres, Dibagikan Bertahap

"Saya sebenarnya pengen ngecek dampak langsung pada angkutan yang kecil-kecil itu tetapi ternyata kalau angkutan yang kecil di Boyolali tadi pukulannya sudah sejak tiga tahun lalu. Jadi sejak zaman pandemi kemarin. Ini baru mau recovery terus ada kenaikan BBM," kata Ganjar usai bedialog dengan sopir angkot di pangkalan angkot Pasar Sunggingan, Boyolali, Kamis (8/9/2022).

Menurut Ganjar, sopir angkot dan tukang ojek, baik online maupun konvensional, memang harus menjadi perhatian dan masuk dalam perhitungan untuk mendapatkan bantuan dan kompensasi dari kenaikan harga BBM.

Sebab mereka adalah kalangan yang juga mendapatkan dampak langsung dari kenaikan harga itu.

"Kalau kemudian sekarang ini mereka terdampak maka ini musti dihitung agar mereka bisa mendapatkan dukungan di awal. Mudah-mudahan nanti publik juga bisa menerima kondisi ini meskipun saya tahu ini tidak mudah," kata Ganjar.

Baca juga: Polresta Banyumas Bagikan 1.500 Paket Sembako, Bantu Warga Terdampak Kenaikan Harga BBM

Baca juga: BBM Naik, Gubernur Ganjar Siapkan Rp60 Miliar untuk Bantuan dan Subsidi Rakyat

Baca juga: Warga Karangwangkal Banyumas Mulai Terima BLT BBM: Meski Tidak Cukup Tapi Alhamdulillah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan dana khusus untuk penanganan dampak inflasi dan kenaikan BBM.

Di antara 2 persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum Pemprov Jateng sebesar Rp 22.729.706.000.

Sekitar Rp 17.979.456.000 untuk subsidi tarif Trans Jateng di enam koridor untuk bulan Oktober-Desember 2022.

Lalu ada anggaran penanganan dampak inflasi pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemprov Jateng sebesar Rp 22.767.355.000. Dari anggaran ini, sekitar Rp 12.734.400.000 dialokasikan untuk bantuan sosial bagi 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojol di Jawa Tengah.

"Tugas saya sekarang mengamankan mereka bisa bekerja dengan baik, bisa mendapatkan rejeki yang Insya Allah cukup dan kemudian stabilisasi harga-harga yang ada di lapangan," katanya.

Sebagai gambaran, sopir angkot di Boyolali tiap hari mengeluarkan uang untuk membeli BBM sekitar Rp150.000.

Sementara sejak pandemi pendapatan mereka terus berkurang bahkan kesulitan mencari penumpang.

Padahal mereka harus setor kepada pemilik angkot dan biaya perawatan kendaraan. Hal itu ditambah dengan harga BBM yang naik.

"Sejak pandemi sudah sepi. Jadi sebelum dan sesudah (BBM naik) tidak ada perbedaan. Masalahnya penumpang tidak ada. Kalau ada penumpang mungkin ada perbedaan untuk kenaikan tarif. Ini kalau kita naikkan tarif, yang (dikenakan tarif baru) tidak ada orangnya," ujar Syukur, koordinator sopir angkot yang mangkal di Pasar Sunggingan.