Pilih Fokus Hadapi Pemilu 2024, DPC PPP Purbalingga Serahkan Pencopotan Suharso Monoarfa ke DPP

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Purbalingga Mohamad Safii Abror mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP terkait pemecatan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum.

Safii mengatakan, pihaknya memilih menjaga kondusifitas kader di Purbalingga, terutama menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Kami menjaga agar tetap kondusif dan tenang."

"Di Purbalingga tetap kondusif, segala keputusan diserahkan ke tingkat pusat supaya menjelang pemilu, jangan ada gonjang ganjing," ujarnya saat dihubungi Tribunbanyumas.com, Rabu (7/9/2022).

Baca juga: Soal Kisruh Pemecatan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum, DPC PPP Banyumas Memilih Bungkam

Baca juga: Suharso Monoarfa Melawan! Datangi Workshop Partai meski Ditolak, Tegaskan Masih Ketua Umum PPP

Secara pribadi, Safii menyayangkan pernyataan Suharso soal 'amplop kiai'.

Pernyataan tersebut memicu kontroversi tak hanya di kalangan kader tetapi juga di luar PPP.

"Apalagi, Indonesia ini daerah ketimuran yang hormat kiai serta ulama. Soal amplop itu sudah sewajarnya," terangnya.

Karena pusat sudah memutuskan menonaktifkan Suharso sebagai ketua umum maka DPC di daerah akan menghormati dan mengikuti keputusan tersebut.

Pihaknya akan lebih berkonsentrasi menghadapi Pemilu 2024.

"Saat ini, sudah membentuk lembaga pemenangan yang mau silaturahim dengan tokoh kiai dan ulama," ungkapnya.

Sementara, Farhun, salah satu peserta diskusi Antropologi Santri-Kiai di Banyumas dari Forum Santri Banyumas, mengapresiasi keputusan DPP PPP menghentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum.

Menurutnya, sikap ini bentuk DPP mendengarkan arus bawah.

Seperti diketahui, Forum Santri Banyumas merupakan satu di antara pihak yang mendorong Suharso Monoarfa mundur sebagai ketua umum PPP setelah pernyataannya soal amplop kiai.

Bahkan, terkait pernyataan itu, secara khusus, Forum Santri Banyumas menggelar diskusi bertema 'Kegagalan Suharso Monoarfa Memahami Antropologi Santri-Kiai' di Purwokerto, Jumat (26/8/2022).

"Itu berarti, pusat mendengarkan arus bawah. Kalau soal mekanisme (pencopotan), dikembalikan pada partai," katanya.

Baca juga: Bikin Gaduh, Suharso Monoarfa Dilengserkan dari Jabatannya sebagai Ketua Umum PPP

Baca juga: Nama Gus Yasin Tak Muncul, Suharso Monoarfa Terpilih secara Aklamasi sebagai Ketua Umum PPP

Farhun mengatakan, pencopotan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum merupakan dampak dari pernyataan Suharso.

Ia dianggap tidak memahami seluk beluk hubungan dengan kiai.

"Saya yakin, di tingkat pusat, mereka ingin menyelamatkan partai. Kalau soal penunjukan Plt, juga saya akan ikut mekanisme partai," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Suharso Monoarfa dipecat sebagai ketua umum berdasarkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dihadiri pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP.

Mukernas juga memutuskan H Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum DPP PPP dengan sisa masa bakti 2020-2025.

Pimpinan majelis menyetujui pencopotan Suharso Monoarfa setelah membuat gaduh lewat pernyataannya soal 'amplop kiai'.

Suharso sempat menjadi sorotan karena menyampaikan kerap diminta memberi amplop berisi uang untuk para kiai.

Kejadian itu dialami ketika melakukan kunjungan ke berbagai pesantren.

Pernyataan Suharso disampaikan saat mengikuti Pembekalan Antikorupsi Partai Politik di gedung ACLC, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, 15 Agustus 2022. (*)

Baca juga: Dukung Ukraina, Ben Stiller dan Sean Penn Dilarang Berkunjung ke Rusia

Baca juga: Modus Baru. Pengedar Narkoba di Pati Masukkan Sabu ke Makanan di Angkringan saat Ada Pemesan

Baca juga: Pesawat Latih Bonanza yang Jatuh di Selat Madura Dipastikan Layak Terbang, Gabung di TNI AL 2013

Baca juga: Titik Jatuh Pesawat TNI AL Bonanza G-36 di Selat Madura Diketahui, Pilot dan Co-pilot Masih Dicari