KPK OTT Bupati Pemalang

Bupati Pemalang Terkena OTT KPK, Pengamat Politik Unsoed Purwokerto: Alasan Balik Modal Paling Kuat

Upaya mengembalikan modal politik diduga menjadi latar belakang kasus korupsi dan jual beli jabatan yang menyeret Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBAYUMAS/Permata Putra Sejati
Pengamat Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr Indaru Setyo Nurprojo. Indaru menduga, kasus korupsi di Pemalang dipicu keingina pelaku mendapat balik modal pilkada. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Upaya mengembalikan modal politik diduga menjadi latar belakang kasus korupsi dan jual beli jabatan yang menyeret Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.

Apalagi, jika yang bersangkutan ingin kembali maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Hal ini disampaikan Pengamat Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr Indaru Setyo Nurprojo, Minggu (14/8/2022).

"Alasan balik modal adalah paling kuat."

"Sementara, semangat mewujudkan visi-misi di awal menjabat, meningkatkan pendapat asli daerah (PAD), seakan auto pilot."

"Bupati yang terkena OTT, minim prestasi. Dan di Jateng, kaitannya dengan balikin modal persiapan pilkada," kata Indaru.

Baca juga: OTT Pemalang: Dari 34 Orang yang Dibawa KPK, 6 Orang Tersangka, Siapa Saja?

Baca juga: Bupati Pemalang Resmi Dijadikan Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

Kasus jual beli jabatan di Pemalang terungkap saat masa pemerintahan Mukti baru berjalan 1,5 tahun.

Terkait hal ini, Indaru menduga, keinginan cepat balik modal pilkada juga dipicu pendeknya masa pemerintahan Mukti.

Kepala daerah yang dipilih dalam Pilkada 2021 hanya memiliki masa jabatan 4 tahun atau sampai 2024.

Ini ditetapkan untuk mengejar Pemilu 2024 yang digelar serentak.

"Apabila ingin mencalonkan kembali, tentu ada prepare semuanya, mulai dari penataan birokrasi, penganggaran. Contoh lain, APBD mulai diarahkan untuk kegiatan sosial dan operasional secara finansial lain," terangnya.

Indaru mengungkapkan, beberapa kegiatan pemerintahan yang menimbulkan celah korupsi, di antaranya, kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK), proyek-proyek mercusuar multiyears, proyek APBN dan APBD, serta kompensasi pada perizinan.

Meski begitu, Indaru mengkritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai kurang dalam melakukan pencegahan korupsi.

Dia menilai, beberapa waktu ini, KPK kurang masih melakukan upaya pencegahan korupsi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved