Berita Purbalingga

BSN Kembangkan SNI Knalpot di Purbalingga, Apa Keuntungan bagi Pelaku Usaha?

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sepakat menjalin kerja sama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

ist/dok BSN
Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sepakat menjalin kerja sama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Nota kesepakatan ditandatangani Kepala BSN, Kukuh S. Achmad dan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi di Purbalingga, Rabu (30/3/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sepakat menjalin kerja sama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Nota kesepakatan ditandatangani Kepala BSN, Kukuh S Achmad dan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi di Purbalingga, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Beri Masukan di Musrenbang, PPDI Purbalingga Minta Pemkab Perbanyak Pelatihan Produktif bagi Difabel

Dalam kerja sama tersebut, yang akan menjadi prioritas utama adalah pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk knalpot.

" Purbalingga terkenal sebagai sentra industri knalpot.

Adanya SNI knalpot akan melindungi keberlangsungan usaha, serta membantu pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya," ujar Kukuh dalam keterangan persnya.

Baca juga: Ingin Minimalkan Kebocoran Retribusi, Pemkab Purbalingga Siapkan Elektronifikasi Keuangan

Kukuh menjelaskan, pengembangan SNI merupakan kegiatan yang berbasis konsensus, dengan melibatkan stakeholder, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha, pakar, hingga masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat menjadi konseptor awal.

Selanjutnya, konsep tersebut akan ditindaklanjuti oleh komite teknis terkait," jelas Kukuh.

Saat ini, BSN telah menetapkan 14.071 SNI.

Baca juga: Bupati Purbalingga Klaim Tak Ada Lagi Desa Sangat Tertinggal, PR Sekarang Tangani 2 Desa Tertinggal

Selain mengembangkan SNI, BSN juga bertanggung jawab memelihara SNI, serta mendampingi stakeholder untuk menerapkan SNI.

"SNI sendiri dapat diterapkan secara luas, baik oleh pemerintah daerah, pelaku usaha maupun masyarakat," sambungnya.

Pembinaan penerapan SNI kepada pemerintah daerah dapat diupayakan dalam bentuk penerapan SNI pada layanan publik, seperti SNI ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Standar Sistem Manajemen lainnya.

Baca juga: Pemkab Purbalingga Klaim Kesejahteraan Warga Naik, Pengeluaran Per Kapita Capai Rp 10 Juta/Tahun

Penerapan SNI sistem manajemen diyakini dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta layanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Purbalingga.

Kukuh melanjutkan, sebagai implementasi Undang-undang Cipta Kerja, BSN mendapat amanat untuk mengembangkan sistem pembinaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan kategori usaha risiko rendah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved