Kumpulkan Pendamping PKH di Kebumen, Bupati Tanya Soal Isu Pungli Penyaluran Sembako

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto menggelar rapat koordinasi dengan para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Kebumen di Pendopo Kabumian, Kamis (17/2/2022).

Rakor tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi soal banyaknya laporan terkait ketidakberesan penyaluran bantuan sembako melalui e-Warung yang melibatkan berbagai pihak.

"Karena saya mendengar banyak laporan dalam penyaluran sembako itu ada yang tidak beres.

Saya ambil dua kecamatan dulu.

Di Kecamatan Petanahan, untuk bisa jadi e-Warung apakah benar dimintai uang Rp 10 juta.

Itu yang minta siapa?

Mengalirnya ke siapa saja?" tanya bupati.

Baca juga: Kecelakaan Bus Vs Truk di Jalan Lingkar Selatan Kebumen, Sopir Sempat Terjepit

Baca juga: Prosesi Palereman Pusaka Hari Jadi ke-541 Banyumas di Pendopo Si Panji Purwokerto

Baca juga: Agus Pratiknyo Yakin Penindakan Truk ODOL Tak Akan Berhasil Jika Pemerintah Tak Lakukan Ini

Rakor tersebut mendadak tegang ketika bupati melanjutkan pertanyaan bahwa di Kecamatan Alian ada isu pungli di e-Warung sebesar Rp 500 rupiah atau lebih.

Itu diambil keuntungannya dari tiap keluarga penerima manfaat (KPM) atau masyarakat penerima bantuan sosial sembako.

Seorang Pendamping PKH dari Petanahan menuturkan, tidak punya kewenangan untuk mengawasi atau mendampingi program bantuan sembako Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang disalurkan melalui e-Warung.

Pendamping PKH mengawasi pemberian uang tunai yang sudah ditransfer melalui rekening penerima untuk sejumlah kategori.

Namun demikian, Bupati Arif tak menyoal terkait prosedur.

Ia menginginkan kejujuran pendamping PKH jika mengetahui ada praktik curang di lapangan.

"Saya tidak tanya prosedur.

Saya hanya tanya kalian yang di lapangan tahu atau tidak adanya informasi itu," tegasnya.

Baca juga: 18 Video Peserta Lomba Dagelan Banyumasan PGRI Mulai Dinilai, Juri: Pesan Moral Jadi Poin Penting

Baca juga: Kasus Aktif Covid di Purbalingga Melonjak Jadi 316 Kasus, Terbanyak di Kecamatan Kalimanah

Baca juga: Kena Tilang Elektronik di Banjarnegara? Ini Nomor Whatsapp yang Bisa Dihubungi untuk Konfirmasi

Bupati Arif kemudian menanyakan ke PKH Alian tentang dugaan pungli di e-Warung dari keuntungan beras perkilogram sebesar Rp 500 oleh oknum tertentu.

Keuntungan itu selanjutnya diduga dibagikan ke Forkompimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) Alian.

Forkompimcam terdiri dari Camat, Kapolsek dan Danramil.

"Benarkah itu dibagikan ke Forkompimcam? Tolong dari Alian jawab," tanya bupati.

Satu orang Pendamping PKH berani memberikan jawaban ke bupati.

"Izin pak bupati, terkait hal itu, adanya potongan dari supplier (beras) yang katanya untuk Forkompimcam memang ada bapak," kata seorang pendamping PKH.

"Berapa potongannya?" tanya Bupati.

"Setahu saya Rp 200 rupiah perkilo," jawabnya lagi.

"Yang beras apa bukan?" lanjut Bupati menanyakan.

"Beras apa kentang saya lupa bapak," ucapnya.

"Terus yang motong siapa?" Bupati menanyakan lagi.

"Ada paguyubannya," terangnya.

"Setelah dipotong uangnya dibagi kemana?" masih tanya bupati.

"Kalau itu saya kurang tahu kemana nya.

Saya tidak ikut lagi.

Tapi saya dengar ini buat Forkompimcam," jelasnya.

Baca juga: Batu Bercampur Tanah Longsor dan Tutup Jalan Akses Wisata Kaligua Brebes

Baca juga: Cari Rumput di Pinggir Rel, Petani Bulakamba Brebes Tewas Tersambar Argo Anggrek

Karena keberaniannya menjawab dan mengakui adanya pungli dalam bantuan sembako, bupati memberikan hadiah sepeda motor kepada pendamping PKH dari Alian tersebut.

Setelah itu, bupati menanyakan langsung ke pihak Forkompimcam Alian terkait laporan adanya oknum yang meminta potongan sembako PKH.

"Setelah saya tanya, mereka bilang tidak menerima.

Jadi kemungkinan ada yang bawa nama untuk alasan diberikan ke forkompimcam," jelasnya.(*)

Baca juga: Ada Pungli di E-Warung dan Kualitas Beras Jelek, Bupati Kebumen Pertanyakan Kerja Pendamping PKH