Ada Pungli di E-Warung dan Kualitas Beras Jelek, Bupati Kebumen Pertanyakan Kerja Pendamping PKH

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengungkap adanya dugaan pungutan liar (pungli) kepada pemilik e-warung atau toko kelontong penyalur bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Arif mengatakan, informasi adanya dugaan pungli ini dia terima dari warga.

"Kami dapat laporan adanya pungutan di tiap-tiap e-warung penyedia sembako PKH oleh oknum. Pungutan itu bisa seribu, dua ribu, bervariasi," katanya, Rabu (16/2/2022).

Baca juga: 1,5 Bulan, Ada 13 Korban Meninggal Akibat Kecelakaan. Ini yang Dilakukan Polres Kebumen

Baca juga: Anak Penderita Kanker Leukimia di Kebumen Belum Tersentuh Perhatian Pemerintah, Cari Obat pun Sulit

Baca juga: Kartu Kebumen Sejahtera Sasar 71 Warga

Baca juga: Dua Truk Mogok Berdampingan, Jalur Guyangan-Petanahan Kebumen Macet

Adanya praktik pungli itu, menurut Arif, sebagian keuntungan yang didapat e-warung seakan diperuntukkan untuk oknum.

Padahal, menurut dia, sebagian keuntungan seharusnya diberikan untuk meringankan para penerima PKH. Seperti halnya dana CSR.

Selain dugaan pungli, ia juga mendapat laporan kualitas barang atau sembako yang diterima peserta PKH tidak sesuai dengan nilai uang yang diberikan.

Semisal, kondisi beras yang jelek. Serta, timbangan yang tidak sesuai.

Ini mengindikasikan, ada e-warung yang diduga memberikan sembako tidak sesuai nilai uang yang diberikan atau kualitasnya jelek.

"Makanya, ini perlu diklarifikasi," terangnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Dilepas PSIS Semarang, Pratama Arhan Gabung Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang

Baca juga: Harga Emas Antam di Pegadaian Pagi Ini, Rabu 16 Februari 2022: Rp 995.000 Per Gram

Baca juga: Jadi Pembicara di UGM, Ganjar Beberkan Problem Kekerasan Seksual di Jateng

Dalam waktu dekat, Arif berencana memanggil pendamping PKH untuk mengklarifikasi informasi tersebut.

Dia pun mempertanyakan kerja pendamping PKH sebagai pengawas, justru jarang sekali melaporkan kendala-kendala di lapangan.

"Terus terang, miris kalau bantuan untuk rakyat miskin saja masih direcoki. Dikurangi, baik dikurangi takaran atau kualitasnya. PKH harusnya rutin melaporkan kendala di lapangan," tambahnya.

Jika benar ditemukan ketidakberesan terkait penyaluran PKH, Arif berjanji mengambil kebijakan untuk memberikan rekomendasi sanksi melalui dinas terkait. (*)