Dukung Penanganan Stunting dan KB di Purbalingga, BKKBN Kucurkan Dana Rp 11 Miliar

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (BKKBN RI) melakukan monitoring penanganan stunting dan program keluarga berencana (KB) Kabupaten Purbalingga, Sabtu (5/2/2022).

Kepala BKKBN RI Dr dr Hasto Wardoyo menyampaikan, BKKBN mendapat mandat baru yakni membantu menurunkan stunting.

Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan dukungan anggaran Rp 11 miliar kepada Pemkab Purbalingga, dalam rangka percepatan penurunan stunting dan KB.

"Jadi, terdiri dari BOKB (Bantuan Operasional KB) sebesar Rp 9,2 miliar, ditambah DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik sebesar Rp 1,8 miliar. Sehingga, total Rp 11 miliar," kata dr Hasto saat diterima Pemkab Purbalinggga di Ruang Pringgitan Pendopo Dipokusumo, Sabtu.

Baca juga: Terlibat Perkelahian saat Pertandingan Tarkam, 2 Warga Purbalingga Dituntut Penjara 3 Bulan

Baca juga: Dinkominfo Latih Pengelola Sistem Informasi Desa di Purbalingga

Baca juga: Purbalingga Bentuk Tim Agar Penderes Nira Dilindungi BPJS

Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid, Bupati Purbalingga Minta Warga Aktifkan Lagi Jaga Tangga

Anggaran tersebut dialokasikan melalui dinas yang membidangi KB, yakni Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBPPPA).

Dalam membantu penurunan stunting, anggaran tersebut bisa digunakan untuk jambanisasi, bedah rumah, atau pembangunan saluran air bersih rumah tangga.

Hasto menuturkan, progres penurunan angka stunting di Purbalingga dinilai cukup baik, yakni 16,8 persen.

Angka tersebut sudah mendekati target nasional tahun 2024, yakni 14 persen.

Untuk membantu penurunan angka stunting ini, BKKBN RI membentuk Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) di tiap daerah.

"Di Purbalingga, TPK ada 769 Tim, masing-masing tim terdiri 3 orang."

"Mereka akan bertugas pencegahan dini terhadap keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting," katanya.

Ia memperkirakan, jumlah penduduk Purbalingga yang mencapai 1 juta jiwa, ada 7.000 orang menikah per tahun dan terjadi 5.000 kelahiran pertama.

Menurutnya, TPK akan bertugas mendampingi mereka yang akan menikah, hamil/akan melahirkan.

"Semua yang mau nikah, 3 bulan sebelumnya, harus melakukan pemeriksaan berupa tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan Hb."

"Kalau tidak memenuhi syarat bukan dilarang nikah, tetap dinikahkan tapi sebelum hamil, ada perlakuan khusus dengan stabilkan Hb supaya tidak melahirkan bayi stunting," katanya.