Polisi Makin Masif Razia Knalpot, Perajin Purbalingga Minta Fasilitas Laboratorium Kebisingan

Menurut Agung, isu musiman tentang knalpot brong membuat hal itu menjadi sorotan dan dianggap ilegal oleh sebagian pasar.

Padahal ada sebagian merk knalpot Purbalingga yang telah terdaftar.

"Kami butuh fasilitasi legalitas dari dinas terkait, sehingga di kemudian hari kami tidak dianggap ilegal," terangnya. 

Kepala Dinperindag Kabupaten Purbalingga, Johan Arifin mengungkapkan, Pemkab Purbalingga berkomitmen memajukan IKM knalpot Purbalingga. 

Seperti pada APBD perubahan akan menganggarkan workshop uji kebisingan.

Selain itu, pada pekan ketiga Februari 2022, Dinperindag Kabupaten Purbalingga bersama para IKM akan melakukan study banding ke Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.

"Agar bersama terus belajar meningkatkan kualitas kanlpot."

"Pekan ketiga Februari 2022, studi banding ke Bandung," katanya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (26/1/2022). 

Pada pertemuan tersebut, yang hadir menandatangani 6 kesepakatan.

Yaitu bersinergi mendukung Polri dalam menegakkan peraturan dan ketertiban berlalu lintas.

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri knalpot Purbalingga dan masyarakat pengguna di Kabupaten Purbalingga. 

Mengupayakan legalitas produk industri knalpot Purbalingga, melakukan pembinaan dan komitmen dalam peningkatan kualitas knalpot Purbalingga yang memenuhi peraturan perundang-undangan. 

Memajukan perkembangan industri knalpot sebagai ikon unggulan Purbalingga dan menjaga marwah Kabupaten Purbalingga sebagai sentra industri knalpot di Purbalingga. (*)

Baca juga: Antisipasi Penambahan Kasus Omicron, Cilacap Siapkan Balai Diklat sebagai Tempat Isolasi Terpusat

Baca juga: 12 Orang Kontak Erat Kasus Omicron di Cilacap Jalani Tes, Bupati Cilacap: Semua Negatif

Baca juga: Tak Betah di Pondok, Dua Santriwati di Banyumas Kabur dan Karang Cerita Diculik serta Diperkosa

Baca juga: Dinperindag Banyumas Pantau Penjualan Minyak Goreng di Minimarket: Tidak Ada yang Menimbun