PPPK Tahap II Digelar Desember 2021, PGRI Jateng Minta Pemda Bisa Optimal Penuhi Kekurangan Guru

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Jika tidak ada perubahan, pelaksanaan tes seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru diadakan pada awal Desember 2021.

Pengurus PGRI Jateng meminta agar kekurangan guru bisa dipenuhi melalui skema PPPK ini.

Pasalnya, Pemerintah Pusat sudah menjanjikan akan membuka rekrutmen guru honorer dengan kuota 1 juta formasi melalui PPPK.

Baca juga: Dalam Hitungan Jam, Puluhan Pemotor Tergelincir Jatuh di Jalan Arteri Yos Sudarso Kota Semarang

Baca juga: Mucikari Prostitusi Online di Kota Semarang Diciduk, Gaet PSK Lewat Lowongan Kerja di Facebook

Baca juga: Ganjar Lantik 132 Pejabat Fungsional di Semarang: Jadi Guru Harus Bisa Bentuk Karakter Anak-anak

Baca juga: Begini Skenario RSUD Wongsonegoro Semarang saat Terjadi Ledakan Pasien Gelombang Tiga Covid

"Kami berharap semua kekurangan guru di sekolah bisa dicukupi agar pelayanan pendidikan optimal."

"Rencana 1 juta lebih guru nyatanya pada seleksi tahap pertama masih kurang banyak," kata Wakil Ketua PGRI Jateng, Bunyamin kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (24/11/2021).

Pada gelombang pertama seleksi PPPK, lanjutnya, formasi yang disediakan jauh dari harapan angka 1 juta guru.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah baik di kota, kabupaten, dan provinsi bisa mengusulkan kekurangan guru dengan angka sebenarnya.

Kebutuhan guru dalam satu daerah, kata dia, bisa dicukupi dengan usulan kuota yang diajukan pemerintah daerah.

Untuk selanjutnya, guru diangkat melalui PPPK.

Menurutnya, pendidikan merupakan urusan wajib yang pertama harus dilayani pemerintah daerah.

Pada proses rekrutmen gelombang pertama, banyak pemerintah daerah yang tidak mengusulkan kekurangan formasi guru dengan jumlah sesungguhnya.

Walhasil, meskipun sudah dilaksanakan rekrutmen melalui skema PPPK, jumlah guru di daerah masih kurang.

Masih banyak guru yang berstatus honorer atau guru tidak tetap.

Antusiasme dan konsistensi guru honorer agar statusnya jelas dan kesejahteraan meningkat melalui PPPK harus ditanggapi positif oleh pemerintah daerah.

Karena pada awalnya, guru honorer meminta diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

"Pendidikan hal yang urgent."

"Kebutuhan guru di daerah penting untuk dicukupi pemerintah daerah."

"Pemerintah daerah juga harus mengajukan formasi dengan jumlah yang nyata sesuai di lapangan," ujar mantan Kepala Disdik Kota Semarang ini.

Dengan begitu, guru yang sudah lama mengabdi diakui dan mendapatkan penghargaan pantas sebagai abdi negara.

Tentunya, menuju profesionalisme lebih tinggi.

Bunyamin menambahkan, ada beberapa kepala daerah yang mengusulkan kebutuhan guru sesuai kondisi asli di lapangan, misalnya Kabupaten Wonogiri.

Namun, ada juga daerah yang mengusulkan jumlah kebutuhan guru sangat sedikit atau tidak realistis.

"Usulan daerah kecil, beberapa daerah sudah (mengusulkan kuota) dekat dengan kenyataan."

"Ada juga yang belum banyak."

"Kalau kuota tidak ada, guru honorer tidak bisa ikut," tandasnya.

Karenanya, penting bagi pemerintah untuk membuat peta kebutuhan guru di Jawa Tengah.

Setiap kabupaten dan kota kebutuhannya guru di semua level pendidikan harus diketahui.

Data itu nantinya disinkronkan dengan yang dimiliki Pemerintah Pusat. (*)

Disclaimer Tribun Banyumas

Bersama kita lawan virus corona.

Tribunbanyumas.com mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan.

Ingat pesan ibu, 5M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, selalu Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, mengurangi Mobilitas).

Baca juga: Polda Jateng Turun Tangan Selidiki Kebakaran di Pabrik Kacang Dua Kelinci Pati

Baca juga: Hingga Kini Tim PSIS Semarang Masih Berada di Yogyakarta, Imran: Kami Stay Karena Padatnya Jadwal

Baca juga: Persiapan Pengamanan Libur Natal dan Tahun Baru, Polres Kebumen Cek Kendaraan di Polsek

Baca juga: Pimpin Rakor Pengamanan Natal dan Tahun Baru, Bupati Cilacap Ingatkan Warga Ancaman Covid Masih Ada