Breaking News:

Berita Jawa Tengah

Sudah Diputuskan Gubernur Ganjar, Upah Minimun Jateng Tahun 2022 Naik 0,78 Persen

Gubernur Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2022 naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya.

Penulis: Abduh Imanulhaq | Editor: deni setiawan
PEMPROV JATENG
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Gubernur Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minum Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2022 naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya.

Penetapan UMP ini menyertakan aturan wajib bagi perusahaan agar menyusun Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Pengumuman UMP termaktub dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Baca juga: Ganjar Gagas Formula UMP Ganda di Jateng, Kaitan Penetapan Besaran Upah Buruh Tahun Depan

Baca juga: Pakaian Ganjar Basah Kuyup, Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana di Banjarnegara

Baca juga: Ganjar Lantik 132 Pejabat Fungsional di Semarang: Jadi Guru Harus Bisa Bentuk Karakter Anak-anak

Baca juga: Ganjar Sebut Banjarnegara Jadi Perhatian Nasional Saat Musim Penghujan, Karena Kondisi Ini

Dengan terbitnya SK tertanggal 20 November 2021 ini maka UMP Tahun 2022 resmi naik 0,78 persen atau sebesar Rp 1.812.935.

"UMP sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun," kata Ganjar.

Dalam SK tersebut, Ganjar juga menegaskan dalam diktum keempat tentang struktur dan skala upah.

Yakni perusahaan memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

Besarannya juga tidak sembarangan.

Namun harus memperhatikan minimal inflasi 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi 0,97 persen.

"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada 1 Januari 2022," tulis Ganjar dalam diktum keenam.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng, Sakina Rosellasari menjelaskan, penetapan UMP ini telah didasari perhitungan formula dari PP Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 26 dan angka dari BPS sesuai surat Menteri Ketenagakerjaan kepada para Gubernur.

"Perusahaan-Perusahaan untuk memperhatikan pekerja baik masa kerja kurang 1 tahun dan lebih 1 tahun sehingga ada perbedaan antara pekerja baru dengan pekerja lama, ada rasa keadilan," kata Sakina.

Sakina menambahkan, perusahaan yang tidak melaksanakan upah minimum dan tidak menyusun struktur dan skala upah akan mendapat sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Jika ada temuan pelanggaran pelaksanaan agar dilaporkan di Kanal Aduan Pemprov Jawa Tengah, LaporGub, Layanan Publik, dan Call Center Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah di nomor 089 652 933 444. (*)

Baca juga: Buka 10 Besar Liga 3 Zona Jateng, Persika Karanganyar vs Persak Kebumen Berbagi Poin lewat Skor 2-2

Baca juga: Persika Karanganyar Jelang Partai 10 Besar Liga 3 Zona Jateng, Laga Perdana Lawan Persak Kebumen

Baca juga: Pengelola Wisata Kebumen Tanggapi Kebijakan PPKM Level 3, Adman: Tidak Ditutup Saja Sudah Sepi

Baca juga: Bertemu Bupati, Buruh Kebumen Usulkan Kenaikan UMK 3,6 Persen untuk 2022

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved