Breaking News:

Berita Jawa Tengah

Nasib Dana Operasional Persiku Kudus Belum Jelas, Berikut Beberapa Alasan Bupati Hartopo

APBD Perubahan yang disahkan oleh DPRD dan Bupati pada 19 Oktober 2021 tak bisa dicairkan lantaran tidak ada evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: deni setiawan
TRIBUNBANYUMAS/RIFQI GOZALI
Bupati Kudus, HM Hartopo. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KUDUS - Bupati Kudus HM Hartopo belum bisa memastikan apakah dana operasional Persiku bisa segera cair.

Sebab, untuk pencairannya pihaknya menunggu kajian dari KONI apakah hal itu dinilai mendesak atau tidak.

"Untuk KONI harus membuat kajian juga terkait pentingnya dana harus dikucurkan saat ini atau besoknya," kata Hartopo kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Resmi, Janggalan Jadi Desa Wisata di Kudus, Karena Ini Hartopo Sebut Sebagai Jerussalem van Java

Baca juga: Lagi! 4500 Vial Vaksin Astrazeneca di Kudus Terancam Kedaluwarsa November Ini

Baca juga: Terciduk di Tempat Karaoke saat Tugas, Seorang Polisi Anggota Polres Kudus Terancam Sanksi Disiplin

Baca juga: Banpol Rp 2.500 Per Suara Dianggap Kurang, Parpol di DPRD Kudus Sepakat Minta Naik 200 Persen

Jika memang dirasa perlu untuk segera dicairkan sebagai honor pemain maupun pelatih Persiku Kudus, maka Pemkab mempersilakannya.

Artinya akan diikutkan dalam penjabaran Bupati Kudus untuk mencairkan alokasi anggaran di dalam anggaran perubahan.

"Kalau memang itu harus perlu sekarang ini untuk pembayaran pemain atau pelatih atau ada pendidikan dan latihan kemarin, monggo silakan," katanya.

Sedianya, Pemkab Kudus telah mengalokasikan anggaran untuk olahraga melalui KONI pada APBD Perubahan sebesar Rp 3 miliar.

Alokasi anggaran tersebut termasuk untuk Askab PSSI Kudus yang nantinya juga untuk operasional Persiku Kudus.

Hanya saja, APBD Perubahan yang disahkan oleh DPRD dan Bupati pada 19 Oktober 2021 tak bisa dicairkan lantaran tidak ada evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.

Hal itu karena batas akhir pengesahan sesuai aturan Kemendagri yakni 30 September 2021.

Hal itulah yang kemudian membuat pemerintah provinsi tidak mengevaluasi APBD Perubahan Kudus.

Namun belakangan Bupati Kudus dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) konsultasi dengan Kemendagri.

APBD Perubahan bisa dilaksanakan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Penjabatan Bupati.

Syaratnya, yakni hanya untuk program-program urgen atau mendesak segera dilaksanakan. (*)

Baca juga: Kebumen Sudah Miliki Perda Bantuan Hukum, Bupati: Kami Siap Hadir Dampingi Korban Ketidakadilan

Baca juga: Eks Pekerja Migran Cilacap Dapat Pelatihan IT dari BPSDMP, Pemkab Siap Berkolaborasi

Baca juga: Terciduk Polresta Banyumas, Niat 3 Pemuda asal Bandung Mencuri di Kos Dekat Unsoed Purwokerto Gagal

Baca juga: Siswa SMK Swagaya 2 Purwokerto Antusias Bikin Mendoan, Ucap Syukur Mendoan Banyumas Jadi WBTb

Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved