Warga Pesisir Semarang Sebut Wilayahnya Lima Tahun Lagi Bisa Tenggelam, Ini Hasil Analisisnya

Sementara Direktur Eksekutif Walhi Jateng, Fahmi Bastian menjelaskan, kampanye-kampanye kreatif dilakukan untuk memperlihatkan bahwa krisis iklim telah merenggut ruang hidup masyarakat dan menyebabkan krisis sosial-ekologis.

Aksi penenggelaman patung-patung pejabat pemerintah di wilayah pesisir ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemerintah punya andil yang besar dalam menekan laju krisis iklim.

Pemerintah harus punya ambisi dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan berhenti memproduksi energi kotor, membuka kawasan pertambangan yang merenggut ruang-ruang hidup masyarakat.

"Kemudian membuka perkebunan sawit skala besar dengan menghilangkan wilayah-wilayah hutan dan berhenti berambisi untuk membangun industri dengan menghapus ruang hidup masyarakat dan mempertaruhkan kondisi lingkungan hidup," jelasnya. 

Adapun Walhi mendorong beberapa isu yang penting untuk dibahas dalam COP26 yakni penolakan terhadap praktik perdagangan karbon berbasis mekanisme pasar.

Pembahasan loss and damage akibat krisis iklim.

Percepatan phasing out PLTU Batu bara sebelum 2030 dan penghentian solusi iklim palsu.

Penyelamatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dari dampak krisis iklim.

"Pendekatan negosiasi berbasis hak bagi masyarakat adat, kelompok muda, perempuan, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat," tandasnya. (*)

Baca juga: Januari-Oktober 2021 Terjadi 19 Kecelakaan di Perlintasan Kereta, Ini Sikap PT KAI Daop 5 Purwokerto

Baca juga: Dijuluki Ratu Ular, Nenek Asal Purwokerto Banyumas Kerap Bantu Warga Tangkap dan Koleksi 75 Ular

Baca juga: Wabup Purbalingga Ingatkan Kontraktor Pembangunan Puskesmas Rembang, Proyek Terlambat dari Target

Baca juga: Rumah di Babakan Purbalingga Terbakar Dini Hari, Diduga Sengaja Dibakar Pemilik