Breaking News:

Berita Nasional

Syarat Vaksinasi Diperlonggar, Warga yang Tak Memiliki NIK Kini Bisa Divaksin Covid

Pemerintah melonggarkan aturan terkait syarat vaksinasi. Kini, masyarakat yang tidak memiliki NIK, bisa mendapatkan vaksin Covid-19.

Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/M NAIFUL HARIS
Petugas medis RS dr Asmir Salatiga menyuntikkan vaksin Covid-19 ke warga binaan di Rutan Kelas IIB Kota Salatiga, Rabu (28/7/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Pemerintah melonggarkan aturan terkait syarat vaksinasi. Kini, masyarakat yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK), bisa mendapatkan vaksin Covid-19.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat yang belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengatakan, SE tersebut diterbitkan pada 2 Agustus 2021.

"Surat edaran itu untuk mengantisipasi masyarakat rentan, masyarakat yang ada di tempat, tidak memiliki NIK," kata Oscar, saat dihubungi, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: 24 Warga Binaan Rutan Salatiga Gagal Terima Vaksin Covid Gara-gara Tak Miliki NIK

Baca juga: Kamu Termasuk Calon Penerima Vaksin Covid-19? Berikut Link Cek Status Vaksinasi, Cukup Masukkan NIK

Baca juga: Silakan Daftar Segera, Vaksinasi Bagi Warga Karanganyar Usia Minimal 18 Tahun, Klik Saja Linknya

Baca juga: Gubernur Ganjar Janji Percepat Vaksinasi Covid agar Kekebalan Komunal segera Tercapai

Masyarakat yang belum memiliki NIK umumnya berasal dari kelompok difabel, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan pekerja migran Indonesia bermasalah (PMIB).

Melalui SE tersebut, Kemenkes meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) tingkat provinsi hingga kota, berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dalam pelaksanaan vaksinasi.

Sehingga, masyarakat tetap dapat mengakses vaksinasi dan kebutuhan NIK dapat terpenuhi.

Selain itu, Kemenkes juga meminta Dinkes berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, kantor wilayah Kementerian Agama dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kemudian, unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, dinas sosial, dan dinas pemberdayaan masyarakat desa.

Terkait kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi Covid-19, Dinkes dapat mengoptimalkan ketersediaan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Baca juga: Zona Hijau Hanya Ada di Pegunungan Arfak Papua Barat, Dimana Liga 1 Bakal Digelar?

Baca juga: Biaya Pemakaman Jenazah Covid Capai Rp 16 Juta, Disperkim Kota Semarang: di Jatisari, Semua Free

Baca juga: Harga Emas Antam di Pegadaian Pagi Ini, Rabu 4 Agustus 2021: Rp 981.000 Per Gram

Apabila kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi masih belum mencukupi, Dinkes dapat mengajukan usulan kebutuhan vaksin dan logistik kepada Kemenkes sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, 24 warga binaan di Rumah Tahanan Klas IIB Salatiga gagal menerima vaksinasi Covid-19, Rabu (28/8/2021).

Mereka tak memenuhi syarat menerima vaksinasi yang digelar di rutan lantaran tak memiliki NIK. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Surat Edaran Kemenkes, Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi".

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved