Konvoi sambil Kibarkan Bendera Putih, Pelaku Usaha Wisata di Pati Protes Perpanjangan PPKM

TRIBUNBANYUMAS.COM, PATI - Para pelaku usaha perjalanan wisata di Pati melakukan aksi protes terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus diperpanjang, Kamis (22/7/2021).

Mereka merupakan para pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Pati, Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Pati Raya, serta Paguyuban Pelaku Pariwisata Joyokusumo Pati (Pappari).

Mereka melakukan aksi konvoi mengendarai delapan bus pariwisata yang dipasangi bendera putih di bagian depan, serta spanduk protes di bagian samping. Klakson bus juga terus dibunyikan.

Dua di antara tulisan yang terpampang dalam spanduk ialah "PPKM Diperpanjang, Bendera Putih, Pelaku Pariwisata Sekarat" dan "PPKM Selesai Pariwisata Bangkit".

Baca juga: PPKM Darurat Dilonggarkan di Pati, Dua Pusat Perbelanjaan Boleh Buka, Cuma Jual Sembako dan Obat

Baca juga: Selama PPKM Darurat, Nasabah Pegadaian Area Pati Melonjak hingga 2000 Orang

Baca juga: Sapi Limousin Terberat di Pati Ini Terjual Rp 100 Juta, Anita Sebut Boy Limos Selalu Menangi Kontes

Baca juga: Rumah Warga Tayu Pati Ludes Terbakar, Api Diduga Muncul dari Kompor Gas yang Bocor

Sebelum melakukan konvoi mengelilingi wilayah perkotaan, mereka berkumpul di Taman Kota Pati.

"Aksi ini kami lakukan karena kami 'menyerah', mengibarkan bendera putih, tidak sanggup lagi dengan kebijakan pemerintah terkait PPKM dan perpanjangannya," kata Kasiadi, koordinator aksi.

Dia menyebut, selama masa PPKM, pengusaha pariwisata benar-benar mati. Pendapatan nol karena objek-objek wisata ditutup. Orang tidak boleh piknik.

"Kami mengerti isunya adalah pandemi Covid-19, mencegah timbulnya kerumunan, dan sebagainya. Namun, saya pikir itu bisa di-manage oleh pemerintah. Tolong kami dikasih hidup," tutur dia.

"Hari ini kami menyerah, pariwisata yang dulu dielu-elukan sebagai penyumbang devisa di Indonesia, hari ini kami dilupakan pemerintah, kami ingatkan lagi bahwa pariwisata juga penting untuk perekonomian kita," ujarnya.

Kasiadi meminta pada pemerintah agar mulai tanggal 26 Juli nanti, PPKM benar-benar diakhiri. Kemudian, pihaknya difasilitasi untuk kembali menjalankan usaha.

"Objek wisata jangan ditutup. Kalau ada syarat kami ikuti. Kalau pariwisata ditutup, sama saja menutup pintu rezeki pelaku wisata," ungkap dia.

Dia menyebut, banyak di antara pelaku usaha pariwisata yang terpaksa mengurangi karyawan, bahkan menjual aset.

"Sejak pandemi, banyak karyawan dirumahkan. Karena sektor ini tidak bisa WFH. Kalau kerja dari rumah apa yang mau dikerjakan. Banyak yang sudah jual bus juga karena pemerintah sepertinya kurang perhatian pada pelaku transportasi," tutur dia.

Baca juga: Wali Kota Salatiga Ajak ASN Penyintas Covid Berdonor Plasma Konvalesen: Ini Kesempatan Bantu Pasien

Baca juga: Karanganyar Buka Pendaftaran Vaksinasi Umum secara Daring untuk Pekan Depan, Ini Alamatnya

Baca juga: Polisi Amankan Buruh di Purbalingga. Saat Digeledah, Ada 25 Paket Hexymer Siap Edar

Baca juga: Lantik 18 Pengawas Sekolah, Bupati Kudus Minta Pengawasan BOS Diperketat

Kasiadi menyayangkan betapa pemerintah seolah tidak memperhatikan bahwa banyak di antara pelaku usaha perjalanan yang memiliki tanggungan kredit dengan pihak leasing dan perbankan.

"Sedangkan income kami nol. Bagaimana bisa membayar angsuran? Katanya ada relaksasi angsuran tapi kenyataannya, omong kosong. Kebijakan relaksasi nyatanya dikembalikan lagi ke leasing dan bank. Kami bisa bilang tidak ada peran pemerintah di situ," ungkap dia.