Penanganan Corona

Hormati Instruksi Bupati Semarang, Agenda Kedewanan Dijadwal Ulang, Peserta Rapat Juga Dibatasi

Beberapa agenda rapat paripurna DPRD akan dilakukan pembatasan peserta maksimal 20 dari 50 anggota DPRD Kabupaten Semarang. 

Penulis: M Nafiul Haris | Editor: deni setiawan
TRIBUN BANYUMAS/M NAFIUL HARIS
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, UNGARAN - Menindaklanjuti Instruksi Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro, DPRD Kabupaten Semarang melakukan penjadwalan ulang agenda kedewanan. 

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening mengatakan, mendukung upaya pengendalian penyebaran virus corona (Covid-19) sejumlah agenda yang telah dijadwalkan akan ditiadakan sementara waktu.

Baik itu yang dilakukan anggota komisi maupun pimpinan dewan. 

Baca juga: Kabupaten Semarang Risiko Zona Merah Covid-19, Kegiatan Berpotensi Kerumunan Bakal Dibubarkan

Baca juga: Duh Malunya, Bocah Kalipancur Semarang Ini Bikin Warga Tertawa, Vino Sebut Petugas PLN Adalah Polwan

Baca juga: Sudah Ada 195 Pelanggar Terekam Sistem ETLE di Kabupaten Semarang, Mayoritas Tidak Gunakan Helm

Baca juga: Kasus Covid di Kota Semarang Naik dalam 2 Pekan, Dampak Halalbihalal dan Piknik Tipis-tipis Lebaran

"Terkait itu, kami telah merapatkan bersama untuk beberapa agenda agar dijadwalkan ulang."

"Kemudian, kami minta seluruh anggota DPRD mendampingi, memonitor, mengevaluasi kinerja Satgas Covid-19 di tiap kecamatan," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (8/6/2021) 

Menurut Bondan, sebaliknya DPRD Kabupaten Semarang selama selama dua minggu ke depan juga tidak menerima tamu, baik dari perwakilan kabupaten/kota maupun DPRD asal daerah lain. 

Dia menambahkan, beberapa agenda rapat paripurna juga akan dilakukan pembatasan peserta maksimal 20 dari 50 anggota DPRD Kabupaten Semarang

"Biasanya untuk kunker kami menerima sekira sepuluh agenda kunker dari luar dalam sebulan."

"Ini kami minta dijadwalkan ulang semua, begitu pula kami bila ada kegiatan ke luar daerah untuk dihentikan sementara waktu," katanya.

Dia menyatakan, adapun rapat paripurna yang terdekat adalah membahas keuangan daerah menindaklanjuti laporan BPK.

Kemudian PDAM dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Bondan mengungkapkan, mengenai mekanisme aduan masyarakat yang ingin disampaikan ke DPRD, seluruh anggota diminta memanfaatkan media sosial agar tidak ada tatap muka. 

"Jika terpaksa harus bertemu langsung diskusi, kami mohon teman-teman DPRD dan pihak yang saling berhubungan agar melakukan pembatasan jumlah orang," ujarnya. 

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Semarang, Ngesti Nugraha mengeluarkan instruksi yang berisi agar aktivitas masyarakat lebih diperketat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved