Breaking News:

Berita Jawa Tengah

Catatan DPRD Jateng Soal RPJMD Perubahan: Pemprov Masih Terlalu Pesimis, Perlu Belajar dari Jatim

Perubahan RPJMD dibutuhkan lantaran hingga 2023 ada program-program pembangunan daerah dan sejumlah target pembangunan yang harus dilakukan evaluasi.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: deni setiawan
ISTIMEWA
Ketua Pansus Perubahan RPJMD DPRD Jateng, Mohammad Saleh. 

"Berbeda dengan Pemprov Jatim yang berhasil menata ekonomi di era pandemi dengan mencapai PAD yang melebihi capaian target."

"Yakni dari Rp 15 triliun menjadi Rp 17 triliun pada 2020," jelas Ketua Komisi A DPRD Jateng ini.

Menurutnya, keberadaan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 yang mengatur soal proyek strategis nasional di Jawa Timur juga benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendongkrak perekonomian di sana.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, potensi Jawa Tengah sangat jelas dengan munculnya Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Dimana itu melahirkan Kawasan Industri Kendal (KIK), Kawasan Industri Brebes, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Serta ditambah Perpres Nomor 109 Tahun 2020 yang mendorong lahirnya Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

"Dengan adanya ini (proyek strategis nasional), tinggal bagaimana memanfaatkan."

"Dilihat dari target yang dipasang, belum tercermin optimisme."

'Belum terlihat terobosan mengambil potensi pendapatan dari lahirnya kawasan industri ini bagi pemerintah," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (1/6/2021).

Seperti diketahui, dalam RPJMD Perubahan target untuk indikator kemiskinan hingga 2023, dikoreksi dari 7,8 persen naik menjadi 10,27 persen.

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved