Catatan DPRD Jateng Soal RPJMD Perubahan: Pemprov Masih Terlalu Pesimis, Perlu Belajar dari Jatim

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemprov dan DPRD Jateng sepakati perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Oleh karena itu, DPRD pun membentuk panitia khusus (Pansus) Perubahan RPJMD yang akan melakukan pembahasan bersama Pemprov Jateng.

Perubahan RPJMD dibutuhkan lantaran hingga 2023 ada program-program pembangunan daerah dan sejumlah target pembangunan yang harus dilakukan evaluasi.

Terlebih saat pandemi Covid-19 sekarang ini.

Baca juga: Catatan Ganjar Pranowo: Ada Delapan Daerah di Jateng Masuk Zona Merah Covid-19

Baca juga: Tujuh Anggota KPID Jateng Dilantik, Gubernur Ganjar: Tolong Awasi Juga Youtube

Baca juga: Gerindra dan PDIP Jateng Bertemu di Tengah Kabar Prabowo-Puan Maju di Pilpres 2024, Ini yang Dibahas

Baca juga: Para Ketua Partai Politik di Jateng Berkumpul, Ini yang Mereka Bicarakan

Ketua Pansus DPRD Jateng, Mohammad Saleh menuturkan, Jawa Tengah perlu belajar dari Jawa Timur soal capaian pendapatan asli daerah (PAD) dan refocussing APBD.

Serta bagaimana menatap masa depan ekonomi dalam pandemi Covid-19 ini.

"Pemprov Jateng masih terlalu pesimis dalam memasang prediksi pertumbuhan ekonomi target indikator kinerja utama dalam perubahan RPJMD 2018-2023," kata M Saleh kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (1/6/2021).

Selain masih terlalu pesimis dengan capaian pertumbuhan ekonomi, Jawa Tengah belum memaksimalkan potensi hadirnya Proyek Strategis Nasional (PSN).

Itu sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait PSN, pansus telah melakukan studi banding ke Pemprov DIY dan Pemprov Jatim.

"Berbeda dengan Pemprov Jatim yang berhasil menata ekonomi di era pandemi dengan mencapai PAD yang melebihi capaian target."

"Yakni dari Rp 15 triliun menjadi Rp 17 triliun pada 2020," jelas Ketua Komisi A DPRD Jateng ini.

Menurutnya, keberadaan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 yang mengatur soal proyek strategis nasional di Jawa Timur juga benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendongkrak perekonomian di sana.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, potensi Jawa Tengah sangat jelas dengan munculnya Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Dimana itu melahirkan Kawasan Industri Kendal (KIK), Kawasan Industri Brebes, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Serta ditambah Perpres Nomor 109 Tahun 2020 yang mendorong lahirnya Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.

"Dengan adanya ini (proyek strategis nasional), tinggal bagaimana memanfaatkan."

"Dilihat dari target yang dipasang, belum tercermin optimisme."

'Belum terlihat terobosan mengambil potensi pendapatan dari lahirnya kawasan industri ini bagi pemerintah," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (1/6/2021).

Seperti diketahui, dalam RPJMD Perubahan target untuk indikator kemiskinan hingga 2023, dikoreksi dari 7,8 persen naik menjadi 10,27 persen.

Pengangguran terbukanya juga naik 5,67 persen.

Lalu, pertumbuhan ekonomi dipasang turun dari 6,0 persen menjadi 5,29 persen.

"Pemerintah masih beralasan Covid-19 sebagai penyebabnya."

"Padahal KSPN Borobudur terus berjalan, KI Kendal, KIT Batang sudah lari kencang."

"Masa target (pertumbuhan ekonomi) 7 persen dari Pemerintah Pusat tidak berani dipasang minimal mendekati, di angka 6,2 persen," kata Bendahara DPD Golkar Jateng ini.

Kondisi ini kontras dengan Jawa Timur yang mampu mengoptimalkan potensi Perpres Nomor 80 Tahun 2019 soal percepatan ekonomi di Jawa Timur.

Menurutnya, perlu bagi Pemprov Jateng untuk melihat kembali semua indikator revisi RPJMD Jateng.

"Tentu harus optimis bukan pesimis."

"Niat bekerja atau pasrah terhadap keadaan," ujarnya. (Mamduh Adi)

Baca juga: Sah, IAIN Purwokerto Ganti Nama Jadi UIN Saizu Purwokerto

Baca juga: Saya Kira Ada Pak Jokowi: Antusiasme Warga Saksikan Pesawat Mengudara di JB Soedirman Purbalingga

Baca juga: Peternak Ayam di Banjarnegara, Bangun Kolam Ikan di Bawah Kandang, Tak Lagi Bingung Beli Pelet

Baca juga: Begini Kronologi Truk Hantam Tiga Motor di Jalur Tengkorak Kertek Wonosobo, Akibatkan Empat Tewas