Breaking News:

Berita Jateng

Tak Ada Lagi Negosiasi, Tim Appraisal Nyatakan Harga Tanah Terdampak Tol Semarang-Demak Sudah Final

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan tak ada lagi negosiasi dalam proses pembebasan lahan jalan Tol Semarang-Demak.

TRIBUNBANYUMAS/ISTIMEWA
Pembangunan jalan tol Semarang-Demak Sesi II (Sayung-Demak) dipotret dari udara. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan tak ada lagi negosiasi dalam proses pembebasan lahan jalan Tol Semarang-Demak. Harga yang ditentukan tim appraisal sudah final.

"Tidak ada negosiasi lagi. Harus lewat pengadilan," kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jateng, Peni Rahayu, Rabu (21/4/2021).

Artinya, warga yang tidak terima dengan harga dari tim appraisal, akan diputus nilainya di pengadilan atau konsinyasi.

Sebelumnya, warga yang terdampak jalan tol yang juga berfungsi sekaligus sebagai tanggul laut Semarang-Demak, sempat mendatangi DPRD Jateng dan Pemprov Jateng untuk melakukan audiensi.

Baca juga: Status Lahan Jadi Kendala Pembangunan Tol Semarang-Demak, Tertutup Rob Namun Ada Sertifikatnya

Baca juga: Komisi D DPRD Jateng Desak Pemerintah Percepat Pembebasan Lahan Tol Semarang-Demak

Baca juga: Gubernur Jateng Soroti Perilaku Guru Selama Uji Coba PTM, Evaluasi Masih Dilakukan Disdikbud

Baca juga: Banyak Warga Tak Mengetahui Jateng Punya 7 Sesar Aktif, Kesiapan Menghadapi Gempa Kurang

Di DPRD Jateng, warga ditemui legislator dari Daerah Pemilihan Demak, Jepara, dan Kudus. Sedangkan di pemprov, ditemui Peni Rahayu, baru-baru ini.

Peni menegaskan, pihaknya dan tim appraisal telah melaksanakan proses ganti rugi sesuai aturan yang berlaku.

Harga yang muncul, dikatakannya, tidak bisa di-appraisal ulang.

"Siapa yang berani mengganti apraisal? Negosiasi kembali itu tidak ada landasan hukumnya," tegasnya.

Peni menambahkan, saat warga menerima penawaran harga, diberi waktu 14 hari untuk menentukan keputusannya terkait pembebasan lahan.

"Realisasi selesainya 14 hari. Tapi, ini lebih dari 14 hari. Harus pengadilan," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved